RADAR JOGJA – Pemprov DIJ terus mematangkan rencana sekolah maupun kuliah tatap muka. Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIJ Kadarmanta Baskara Aji meminta kabupaten dan kota untuk menggelar uji coba lebih dahulu sebelum pembelajaran tatap muka di sekolah maupun perkuliahan di kampus.

Hal itu mengikis harapan untuk bisa menyelenggarakan sekolah atau kuliah tatap muka secara bersamaan. Rencana uji coba ini, menurut Aji, sejalan dengan arahan Gubernur Hamengku Buwono X yang meminta pembelajaran tatap muka agar dimulai dari jenjang pendidikan tertinggi. Seperti sekolah menengah atau perguruan tinggi.

Upaya uji coba dinilai penting untuk memastikan kesiapan sekolah dan meminimalisasi dampak negatif dari penyebaran Covid-19 di DIJ. Selain itu tiap sekolah juga memiliki ketersediaan sarana dan prasarana yang berbeda-beda, sehingga keputusan untuk menggelar tatap muka di seluruh jenjang pendidikan dianggap terlalu berisiko.

Seperti diketahui, keputusan menggelar sekolah tatap muka pada jenjang SD hingga SMP menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota. “Tidak mengizinkan (sekolah tatap muka tanpa percobaan). Anak-anak kalau di kelas mungkin bisa kita atur berjarak. Tapi pada saat istirahat, itu belum tentu. Hal-hal seperti ini juga perlu diatur,” papar Aji.

Terkait sekolah menengah atas atau SMA, Aji telah meminta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIJ segera menggelar uji coba di pertengahan April hingga Mei. “Nanti minggu ketiga hari Senin (Juli) ada pembelajaran hari pertama masuk sekolah. Itu nanti kita akan tatap muka atau tidak, dasarnya hasil evaluasi terhadap pilot projects 10 sekolah tingkat SMA dan SMK di DIJ,” ungkapnya.

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIJ menargetkan untuk menggelar sekolah tatap muka jenjang SMA pada pertengahan April. Uji coba akan dilaksanakan di 10 sekolah yang tersebar di seluruh DIJ. Sebelumnya, sekolah-sekolah itu memang sudah dipilih.

Kepala Disdikpora DIJ Didik Wardaya mengungkapkan, seluruh guru dan tenaga kependidikan di 10 sekolah itu telah menerima suntikan vaksin dalam kegiatan vaksinasi masal di Jogja Expo Center (JEC), belum lama ini. Sebelum menggelar sekolah tatap muka, guru-guru termasuk para karyawan wajib divaksin untuk mencegah munculnya penambahan kasus baru di sekolah.

Sedikitnya terdapat 800 guru yang menerima suntikan vaksin dalam kegiatan itu. Kendati seluruhnya telah menerima vaksin, kegiatan uji coba tak serta merta bisa dilakukan. Disdikpora DIJ harus menunggu jeda selama 28 hari untuk memastikan imunitas tubuh terhadap virus korona telah terbentuk.
Atas pertimbangan itu, maka uji coba baru bisa dilaksanakan sekitar pertengahan April. “Supaya (imunitas) sudah terbentuk, saran dari Dinkes kan ada jeda 28 hari. Jadi pertengahan April mungkin bulan itu baru siap,” tuturnya.

Saat ini Disdikpora DIJ tengah fokus memperluas cakupan vaksinasi guru di sekolah lainnya. Namun Didik belum bisa menyebut jumlah guru yang telah menerima vaksin. Pasalnya, data itu masih mengalami pergerakan.

Di luar kegiatan vaksinasi masal, sebagian guru juga telah mengikuti vaksinasi di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) yang tersebar di kabupaten-kota. Berdasarkan data yang dihimpun Disdikpora DIJ, sejauh ini tercatat ada 16.692 guru dan tenaga kependidikan yang akan menerima vaksin.

Didik mengungkapkan, untuk jenjang SD hingga SMP harapannya dapat menempuh prosedur yang sama sebelum menggelar pembelajaran tatap muka. Uji coba dianggap perlu untuk menilai kesiapan sekolah dan memastikan bahwa pembelajaran luring tidak membahayakan siswa.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana mendukung kebijakan Pemprov DIJ itu. Menurutnya, pembukaan kembali kampus maupun sekolah akan sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di DIJ.
Namun Huda juga meminta pemprov, kampus, maupun sekolah untuk menyiapkan segala sesuatunya sebelum kegiatan belajar dan mengajar tatap muka bisa dilaksanakan. Termasuk mengatur siapa saja yang boleh masuk duluan dan tentu saja tentang protokol kesehatan.

Selain itu, Huda juga menyoroti pentingnya program vaksinasi di sekolah maupun kampus. Baik untuk tenaga pendidikan, karyawan, maupun para civitas akademika. “Para dosen, karyawan dan civitas akademika perlu didahulukan program vaksinasinya karena mereka akan berhadapan dengan mahasiswa dari berbagai daerah. Tidak sedikit pula dosen yang lanjut usia, sehingga berisiko tinggi,” jelas politisi PKS ini. (kur/laz)

Jogja Raya