RADAR JOGJA – Keluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM UGM mendapat respon dari Setda Pemprov DIJ. Berawal dari sebuah video klip satir yang berjudul Negeri Istimewa. Dikemas dengan genre musik Hip-Hop, lirik musik tersebut mengkritik manajemen pengolahan sampah di Jogjakarta.

Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Pemprov DIJ Bambang Widhyo Sadmo menjelaskan, detail permasalahan pengolahan sampah di Jogjakarta. Termasuk manajemen di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan Bantul.

“Kami memaparkan program terkait penanganan TPA Piyungan. Termasuk permasalahan-permasalahan yang kerap timbul dalam kurun waktu selama ini,” jelasnya ditemui di Kompleks Kantor Kepatihan, Rabu (24/3).

Bambang menjelaskan bahwa TPA Piyungan saat ini masih dalam rangka pembenahan. Targetnya pada medio 2024 hingga 2025 telah beralih kepada teknologi alternatif. Sehingga penanganan sampah di Jogjakarta bisa lebih optimal.

Selama proses tersebut, jajarannya juga telah melakukan sejumlah perbaikan. Seperti mengubah lahan TPA Piyungan menjadi terasering. Hingga penambahan lahan seluas 1,9 hektar.

“Dalam rangka grand design akan dikelola dengan penggunaan teknologi alternatif. Untuk menuju kesana perlu penanganan sementara, termasuk tambahan lahan seluas 1,9 hektar itu,” katanya.

Pembangunan TPA Piyungan sendiri telah masuk dalam program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha  (KPBU). Dalam hal ini melibatkan Kementerian PUPR. Guna penataan yang terbagi dalam zona A dan zona B.

“Peta penataan untuk zona A menjadi terasering. Lalu zona B untuk menampung sampai zona 1,9 hektar siap. Zona A sekarang juga masih proses. Ada kendala adanya penataan dermaga, idealnya ada 2 tapi ini baru 1,” ujarnya.

Dalam pertemuan ini Bambang juga membuka komunikasi dengan pihak BEM UGM. Berupa distribusi informasi kepada warga sekitar TPA Piyungan. Termasuk kepada para warga yang ikut memungut sampah di lokasi tersebut.

Dia berharap kolaborasi ini dapat menjadi solusi. Terutama penyambung lidah kebijakan pemerintah. Termasuk menjaring keluhan dan permasalahan yang muncul di masyarakat.

“Tadi ada komitmen kolaborasi untuk distribusi informasi. Didampingi oleh Dinas PUPKP sebagai pengembangan, DLH dalam operasional lalu adapula Kementerian PUPR,” katanya.

Ketua BEM UGM Muhammad Farhan berharap, permasalahan pengolahan sampah di Jogjakarta cepat rampung. Menurutnya fenomena ini kerap muncul setiap tahunnya. Bahkan hingga akhirnya TPA Piyungan tutup karena kelebihan kapasitas.

Dalam pertemuan ini dia baru mengetahui bahwa Piyungan berstatus TPA. Bukan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).  Sehingga sistem yang dianut adalah open dump field. Hanya menjadi tempat penampungan akhir dari semua sampah di Jogjakarta.

Menurutnya, pengelolaan sampah idealnya TPST. Sehingga sampah yang masuk tidak hanya ditumpuk. Perlu diolah untuk mengurangi penumpukan sampah di satu titik yang sama.

“Kami juga menyampaikan masukan terkait pengelolaan sampah plastik. Harusnya memang sudah zero waste plastic. Tinggal menurunkan kebijakan Permen menjadi Perda. Lalu menjadi rujukan untuk mengurangi sampah plastik,” ujarnya.

Pemprov DIJ, lanjutnya juga bisa mengoptimalkan tempat pembuatan sampah (TPS) sementar di setiap wilayah. Berupa pengelolaan sampah oleh pemerintah setempat maupun komunal masyarakat. Saat setiap wilayah optimal, maka penumpukan di TPA Piyungan bisa dihindari.

Tak hanya permasalahan pengolahan sampah. BEM UGM juga mengangkat isu sosial masyarakat. Berupa keengganan warga untuk datang ke rumah sakit. Padahal pemerintah telah menawarkan program kesehatan bagi warga sekitar TPA Piyungan.

“Harusnya jemput bola untuk pemeriksaan kesehatan. Memang ada program bantuan dan kesehatan bekerjasama dengan rumah sakit. Tapi masalahnya masyarakat tidka mau kalau disuruh ke rumah sakit,” ujarnya. (dwi/sky)

Jogja Raya