RADAR JOGJA – Rencana pemerintah pusat mengimpor beras kembali ditolak. Kali ini penolakan dari kalangan mahasiswa. Koalisi mahasiswa pertanian (Komar) Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jogjakarta. Ya, mereka menggelar aksi tolak impor beras. Aksi diselenggarakan di Jalan Padjajaran, Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Senin (22/3).

Aksi turun ke jalan tersebut disertai dengan membawa spanduk bertuliskan Impor bikin tekor. Mereka beramai-ramai menggaungkan tolak impor beras demi kedaulatan pangan, petani lokal.Tangkap dan adili mafia pangan. Begitu seruan mereka, berjalan dari Kampus UPN Veteran ke arah timur menuju pertempuran Ringroad utara-Jalan Prawiro Kuat.

Juru bicara koalisi mahasiswa pertanian UPN Veteran Jogjakarta Ahmad Rizki Dwi Cahya mengatakan, aksi ini sebagai wujud kekecewaan atas kebijakan pemerintah yang dinilai menekan petani. Padahal ini tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Sebagaimana kebijakan undang-undang tentang pangan, mengamanatkan bahwa penyelenggaran pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan. Berdasarkan kedaulatan rakyat, kemandirian pangan dan ketahanan nasional. “Hari ini berbanding terbalik apa yang disampaikan Menteri Perdagangan dengan perum bulog,” ungkap Rizki penuh kekecewaan, Senin (22/3).

Sebagaimana disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi kebijakan impor beras diperlukan karena ada kekhawatiran hasil panen yang meleset dan rendahnya stok veras di perum bulog saat ini. Namun, hal itu ditepis Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseno. Panen raya tahun ini tidak ada kemunduran. Estimasi penyerapan bulog sebanyak 390.800 ton cadangan beras pemerintah (CBP). Terdiri dari beras CBP sebanyak 859.877 ton dan beras komersial sebanyak 23.708 ton. Setelah panen raya stok CBP bulog pada akhir april di atas satu juta ton beras. “Sehingga tidak diperlukan impor beras lagi. Kebutuhan pangan dalam negeri itu wajib dari dalam negeri,” cetusnya.

Adanya impor beras tersebut memunculkan tanda tanya besar. Sebab tak sesuai dengan kebijakan undang-undang panan. “Tanda tanya ini kita wujudkan dalam aksi ini. Mari kita tuntut pemerintah untuk melaksanakan undang-undang pangan tersebut,” ungkapnya.

Dikatakan, dampak import menyebabkan harga beras turun di tingkat petani. Mengingat kali ini masuk di masa pandemi. Setelah petani tidak ada pemasukan ditabrak lagi dengan kebijakan import. “Maka petani semakin sengsara,” ujarnya.

Mereka (mahasiswa, red) menuntut pemerintah, tangkap dan adili mafia pangan, wujudkan reforma agraria, tingkatkan dan perhatikan kesejahteraan petani. Nah, jika tuntutan tidak dipenuhi, mereka hendak menggelar aksi susulan dan sebuah kajian ilmiah. Untuk selanjutnya di ekspos ke media sosial. Mendorong masyarakat agar sadar bahayanya impor. “Ada kebijakan yang tidak sehat, yaitu kebijakan impor di tengah pandemi ini,” pungkasnya.

Hal senada, tolak impor beras juga diungkapkan petani di Sayegan Hartono, 55, beberapa waktu lalu. Dia menilai, saat ini harga gabah turun tetapi untuk wilayah Sleman tidak signifikan. Masih dalam zona aman di tengah sulitnya kondisi ekonomi di tengah pandemi Covid-19 ini. Meski, nilai tersebut hanya mampu balik modal. Itupun jika hasil panennya bagus. “Yang membuat kami kecewa itu, kenapa pemerintah kok masih impor beras. Sedangkan cadangan beras petani lokal saja melimpah,” ucapnya penuh penekanan. (mel/pra)

Jogja Raya