RADAR JOGJA – Pemprov DIJ memutuskan perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro hingga 5 April mendatang. Pertimbangannya adalah sebaran kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dianggap masih tinggi. Upaya ini setidaknya mampu menekan pertambahan kasus lebih masif.

Di satu sisi perpanjangan PPKM mikro disertai dengan sejumlah kebijakan baru. Seperti diizinkannya pembelajaran tatap muka. Hanya, kebijakan ini khusus berlaku untuk perkuliahan di tingkat perguruan tinggi.

“Pada prinsipnya PPKM Mikro sama dengan yang kemarin. Cuma ada tambahan boleh pembelajaran atau perkuliahan tatap muka tetapi khusus untuk mahasiswa dan itupun terbatas,” jelas Sekprov Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji, Kamis (18/3).

Penerapan kegiatan belajar mengajar tatap muka belum menyentuh jenjang dibawah perguruan tinggi. Aji memastikan tahapan tersebut masih dalam kajian. Terutama format durasi waktu KBM selama di sekolah.

Pemprov DIJ sendiri sempat memastikan perguruan tinggi menjadi pembuka KBM tatap muka. Merupakan wujud pilot project mencari formula KBM tatap muka yang ideal. Apabila berhasil maka merambah jenjang pendidikan dibawahnya.

“Nanti kami akan coba lakukan uji coba tapi tentu dikaji dulu dalam waktu dekat terbatasnya seperti apa. Apa cukup 3 jam atau 2 jam atau malah separo dulu,” katanya.

Tak hanya sektor pendidikan, Pemprov DIJ juga mengijinkan pertunjukan seni budaya. Walau begitu ada pembatasan jumlah penonton. Dalam satu pertunjukan, penonton hanya boleh berjumlah 25 persen dari kapasitas.

Terbukanya ruang pertunjukan bukan serta merta masyarakat bisa berkerumun. Penerapan protokol kesehatan masih bersifat wajib. Harapannya agar tak muncul kasus yang berawal dari pertunjukan seni dan budaya.

“Tentu dengan catatan agar juga tak terjadi kerumunan. Penyelenggara juga melakukan koordinasi dengan Satgas Covid-19 tentang teknis lapangannya,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan DIJ Pembajoen Setyaningastutie memastikan vaksinasi terhadap tenaga pengajar masih berlangsung. Wewenang tersebut dilakukan oleh Dinkes masing-masing Kabupaten dan Kota. Termasuk pendataan dan jadwal pemberian vaksin.

Walau begitu, Pembajoen belum mengetahui jumlah total guru penerima vaksin. Ini karena semua data masih berada di masing-masing wilayah. Dia memastikan para guru masuk dalam skala prioritas vaksinasi.

“Ada prioritas jelas sebelum dilakukan (KBM) tatap muka. Data Sementara untuk guru SMA, ada sekitar 1.000 lebih lah. Kami masih data dan data ini juga masih berjalan,” katanya. (dwi/ila)

Jogja Raya