RADAR JOGJA – Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM mengajukan pengunduran diri dari tim penelitian uji klinis vaksin sel dendritik SARS-Cov-2 atau Vaksin Nusantara. Hal ini lantaran peneliti tidak dilibatkan dalam proses uji klinis, termasuk dalam penyusunan protokol.

Wakil Dekan FK-KMK UGM Bidang Penelitian dan Pengembangan Yodi Mahendradhata menjelaskan, surat pengunduran diri ditujukan kepada menteri kesehatan. Dengan menyebutkan alasan pengunduran diri FKKMK UGM karena para peneliti sejauh ini tidak dilibatkan dalam proses uji klinis hingga penyusunan protokol.

“Belum ada keterlibatan sama sekali. Kami baru tahu saat itu muncul di media massa bahwa itu dikembangkan di Semarang, kemudian disebutkan dalam pengembangannya melibatkan tim dari UGM,” jelas Yodi kemarin (8/3). Ia menyebut, sejumlah peneliti UGM sempat menerima komunikasi informal, terkait rencana pengembangan vaksin di bawah koordinasi Kemenkes dan menyatakan bersedia mendukung penelitian yang akan dilakukan. Meski demikian, tidak terdapat komunikasi lebih lanjut terkait penelitian vaksin itu.

Para peneliti, lanjut Yodi, bahkan tidak mengetahui bahwa Kemenkes telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor HK 01.07/MENKES/11176/2020. Yang mencantumkan nama serta posisi yang mereka duduki dalam tim ini. “Waktu itu belum ada detail ini vaksinnya seperti apa, namanya saja kita tidak tahu. Hanya waktu itu diminta untuk membantu, ya kami di UGM jika ada permintaan dari pemerintah seperti itu kami berinisiatif untuk membantu,” ungkapnya.

Para peneliti, selanjutnya merasa keberatan karena tidak pernah dilibatkan dalam seluruh proses penelitian. Bahkan sama sekali belum pernah melihat protokol uji klinis. Oleh karena itu, mereka juga tidak dapat memberikan komentar apa pun terkait vaksin yang dimaksud beserta proses penelitiannya.

Yodi menutirkan, selama pandemi Covid-19, FK-KMK UGM telah terlibat dalam sejumlah penelitian. Salah satunya penelitian Vaksin Merah Putih bersama beberapa perguruan tinggi lain di bawah konsorsium yang diinisiasi Kementerian Riset dan Teknologi. Pihaknya juga bekerja sama dengan Kemenkes untuk mengawal program vaksinasi yang telah berjalan. “Dan memantau hal-hal yang bisa diperbaiki dari pelaksanaan di lapangan,” tutur Yodi.

Berdasarkan pengalaman dari penelitian yang telah berjalan, kata Yodi, penelitian yang dikerjakan dengan melibatkan kerja sama sejumlah pihak memerlukan komunikasi yang intens. Antara pihak-pihak yang terlibat serta proses koordinasi yang dibangun dengan baik sebelum dan selama penelitian dilakukan.

Dalam kerja sama penelitian, lazimnya pihak-pihak yang terlibat akan terlebih dahulu mengadakan pertemuan dan koordinasi sebelum penelitian dimulai. Dan dalam hal ini, Kemenkes selaku koordinator penelitian diharapkan memberikan sosialisasi dan menjelaskan detail penelitian yang akan dikerjakan.

Dalam kasus ini, beber Yodi, tahapan-tahapan itu tidak dilakukan dan peneliti yang namanya telah tercantum dalam SK Menkes. Bahkan belum mengetahui detail penelitian sebelum hal itu akhirnya muncul di pemberitaan media massa. “Kami belum pernah menerima surat resmi, protokol, atau apapun. Teman-teman agak keberatan. Kalau disebutkan sebagai tim pengembang kan harus tahu persis yang diteliti apa,” jelas Yodi. (eno/laz)

Jogja Raya