RADAR JOGJA – Pemprov DIJ memutuskan untuk memperpanjang Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) hingga 22 Maret mendatang. Itu sesuai dengan keputusan serupa yang sebelumnya sudah dikeluarkan pemerintah pusat.

Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana menuturkan, keputusan itu cukup memprihatinkan, terutama bagi ekonomi masyarakat. Langkah ini terpaksa ditempuh karena masih tingginya kasus harian Covid-19 di DIJ.

Huda menuturkan, pada PTKM jilid empat kali ini rata-rata penambahan kasus Covid-19 masih berada di atas angka 150 hingga 200 kasus per hari. Untuk segera mengakhiri pandemi, Gugus Tugas dan Pemprov DIJ perlu melakukan perbaikan, terutama bagian treatment atau perawatan pada pasien terkonfirmasi.

Huda menganggap upaya tracing dan testing untuk menjaring kasus positif sudah digelar dengan cukup baik dan masif. Namun terkait upaya treatment untuk pasien positif di DIJ dinilai masih belum optimal. “Jika tugas pemerintah itu tracing, testing, dan treatment, dalam pandangan kami masih sangat kurang di treatment-nya,” kata Huda.

Menurut politisi PKS itu, saat ini pemprov lebih banyak melakukan treatment di rumah sakit dan perintah isolasi mandiri bagi warga bergejala ringan atau tanpa gejala. Pemprov disebut masih konsentrasi menggunakan rumah sakit untuk merawat mereka yang bergejala berat.

Huda melanjutkan, penanganan pasien tanpa gejala juga perlu diperhatikan. Pasalnya, sebagian besar penderita Covid-19 di DIJ merupakan gejala ringan atau tanpa gejala. Pasien yang bergejala berat jika di persentase nilainya hanya berada di bawah 30 persen dari total keseluruhan kasus. Jika penanganan atau treatment pasien tanpa gejala diabaikan, dikhawatirkan penularan dapat semakin meluas karena minimnya pengawasan.

“Kebanyakan hanya diperintahkan untuk isolasi mandiri dan tidak semua warga mampu dan memiliki fasilitas untuk melakukan isolasi mandiri. Sebagai contoh, keprihatinan baru saja terjadi 22 warga dalam satu RT di Sleman utara positif. Ini juga karena tidak terpantau isolasi mandirinya,” papar Huda.

Untuk itu ia mendesak Gugus Tugas untuk segera mendirikan shelter-shelter perawatan di tingkat desa atau minimal kecamatan. Shelter ditujukan untuk melakukan karantina hingga memfasilitasi warga terkonfirmasi positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala, sehingga mereka tidak kesulitan melakukan isolasi mandiri di rumah. “Langkah ini harus masif se-DIJ dan secepatnya dilakukan sebagai bentuk treatment. Dalam pantauan kami, baru Bantul yang cukup baik mengembangkan shelter desa ini,” jelasnya.

Pemerintah setempat dapat memanfaatkan gedung-gedung yang sudah ada. Misalnya balai desa, bekas sekolah, atau tempat lain yang layak dan memungkinkan. Sedangkan anggaran awal perlu didukung pemprov dan operasionalnya disokong pemkab-pemkot atau gotong royong melibatkan warga.

“Shelter desa atau kecamatan ini sangat murah operasionalnya dibandingkan perawatan di rumah sakit. Indeksnya per orang di bawah Rp 3 juta selama isolasi. Yang mahal hanya biaya awalnya saja untuk beli sarana prasarana,” jelasnya.

Huda pun mengusulkan agar pemprov menganggarkan dana minimal Rp 100 juta per shelter di tingkat desa/kecamatan dari Belanja Tak Terduga (BTT) untuk mendukung sarana dan prasarana. Ia merinci, jika ada 78 kecamatan di DIJ, berarti pemprov hanya membutuhkan anggaran Rp. 7,8 miliar.

“Rp 100 juta bisa dijadikan satu atau dua shelter, tergantung kesiapan gedungnya. Tapi itu sudah cukup untuk kapasitas 50 per kecamatan. Pemkab/pemkot untuk operasionalnya seperti tenaga kesehatan, makan minum,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIJ Kadarmanta Baskara Aji memberikan tanggapan terkait usulan dari dewan ini. Terutama mengenai pendirian shelter isolasi pasien Covid-19 di kelurahan atau desa.
Aji menganggap usulan itu merupakan ide bagus. Dalam waktu dekat, pihaknya akan berkoordinasi dengan kabupaten-kota untuk memetakan kebutuhan shelter di kabupaten atau kota. “Jadi (koordinasi) untuk pendirian shelter berbasis kelurahan,” ungkap Aji saat ditemui Radar Jogja di kantornya, Senin (8/3).

Mengenai masalah pendanaan, menurutnya, perangkat desa bisa memanfaatkan anggaran yang bersumber dari dana desa masing-masing. Pasalnya, hal itu telah diizinkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri. “Nanti juga bisa disupport APBD kabupaten/ kota,” terangnya. (kur/laz)

Jogja Raya