RADAR JOGJA – Pemerintah pusat memutuskan untuk kembali memperpanjang pemberlakuan pengetatan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di berbagai daerah, Termasuk di DIJ. Ini merupakan kali keempat PPKM terus diperpanjang.

Perpanjangan PPKM mikro ini akan berlangsung hingga 22 Maret 2021. Sekretaris Provinsi DIJ Kadarmanta Baskara Aji menuturkan, keputusan itu disampaikan saat Gubernur DIJ Hemangku Buwono X menggelar rapat koordinasi dengan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto melalui daring.

PPKM mikro yang semula berakhir 9 Maret 2021, diperpanjang selama dua pekan ke depan. “Pertimbangan utamanya karena PPKM mikro, pertama menurunkan angka positif cukup signifikan di Jawa-Bali,” jelas Aji kepada wartawan Jumat (5/3).

Klaim efektivitas menekan laju penularan Covid-19 itu juga membuat pemerintah pusat memutuskan untuk memperluas penerapan PPKM di luar wilayah Jawa-Bali. Tiga wilayah lain yang dimaksud adalah Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara.

Lebih lanjut Aji menuturkan, tidak ada perbedaan aturan pada PPKM skala mikro jilid kedua ini. Hanya saja pemerintah daerah diminta untuk lebih aktif melaporkan data perkembangan zona risiko penularan Covid-19 kepada pemerintah pusat. “Daerah diimbau agar kita terus melakukan update informasi data, terutama tentang zona di RT-RT,” paparnya.

Selain itu, selama perpanjangan PPKM Gubernur HB X telah menginstruksikan kepada lurah-lurah di DIJ untuk membentuk satgas perlindungan masyarakat (linmas). Tujuannya untuk mendukung opersional Posko Satgas Covid-19 di tingkat kalurahan. (kur/laz)

Jogja Raya