RADAR JOGJA- Laporan ARDY (Aliansi Rakyat Demokrasi Yogyakarta) terkait pergub 01/2021 masih berlanjut. Pergub yang dinilai membatasi penyampaian aspirasi  ini ditentang oleh masyarakat.

Keberatan ini disebabkan tidak melibatkan masyarakat. Oleh karena itu ARDY melaporkan ke pihak Ombudsman selaku keberatan tersebut.

Menindaklanjuti pertemuan Gubernur DIJ Rabu (17/2), ombudsman kembali memanggil  Kepala Biro Hukum sekda DIJ  Kamis (25/2) di kantor Ombudsman. Pertemuan berlangsung selama 1 jam.

Pemda DIJ mengeluarkan keputusan melalui peraturan gubernur mengenai larangan melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Malioboro.
Meski larangan ini diproyes beberapa elemen masyarakat, namun ada beberapa hal yang mendasari larangan tersebut.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) DIJ Dewo Isnubroto mengatakan, Pemda DIJ tidak melarang semua masyarakat untuk melakukan unjuk rasa atau mengeluarkan pendapat di muka umum. Hanya saja khusus Malioboro memang tidak diperbolehkan.

“Ada beberapa alasan, salah satunya adalah karena menjadi objek vital nasional,” ujarnya saat memberikan keterangan di kantor Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan DIJ.

Dewo menambahkan, selain menjadi objek vital nasional, larangan aksi unjuk rasa juga untuk menjaga keamanan semua pihak, baik yang menyampaikan aspirasi maupun warga yang menjalankan ekonomi.

Namun, pengunjuk rasa masih bisa menyampan aspirasi ke DPRD dan Gubernur. Dia kemudian menyebutkan aksi di Tugu Pal Putih, misalnya. “Termasuk apabila pimpinan DPRD atau gubernur hadir, maka akan dikawal dan diamankan.

Jadi, bukan berarti tidak boleh menyampaikan aspirasi. Hanya perwakilan saja yang ke Malioboro menuju gedung DPRD atau Kepatihan. Nanti kalau gedung DPRD DIJ pindah malah bagus lagi, lebih bebas,”

“Karena seringkali ada upaya pihak lain yang tidak diinginkan. Saya yakin pendemo ingin demo tertib dan tidak ditunggangi. Dan berbenturan dengan warga yang sehari-hari menjalankan aktivitas ekonomi,” tambahnya. (om1/sky)

Jogja Raya