RADAR JOGJA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memeriksa pejabat di lingkungan Pemprov DIJ terkait kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi Stadion Mandala Krida. Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji kembali diperiksa.

Mantan Kepala Disdikpora DIJ itu sudah diperiksa pada Senin (22/2). Sama seperti sebelumnya, pemeriksaan dilakukan di
markas Kepolisisan Resor (Polres) Sleman, Rabu (24/2). Penyidikan dimulai Rabu siang sekitar pukul 11.00. Dari pantauan Radar Jogja hampir enam jam, beberapa pejabat yang hadir di antaranya, Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Sosial Budaya dan Bidang anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DIJ Prambudi Setiono, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3APP) DIJ Erlina Hidayati Sumardi,  Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIJ Edy Wahyudi hingga Sekretaris Provinsi DIJ Kadarmanta Baskara Aji.

Sekitar pukul 15.31, Prambudi Setiono keluar dari ruang penyidikan lebih dulu. Pria yang akrap disapa Budi ini menuturkan, kehadirannya di Mapolsek Sleman ini untuk memenuhi panggilan pihak penyidik. Dia dimintai keterangan selaku Tim Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah (TPAPD) dan penjelasan tentang dokumen perencanaan. Dari awal pembangunan Stadion Mandala Krida yang dimulai 2015 lalu hingga di Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), yang kini menjadi BPKAD, pada 2018. Kendati begitu, dia mengaku tak tahu menahu terkait proyek pelaksanya di lapangan. “Dari awal sampai akhir, sampai di DPPKAD, saya enggak pernah tahu soal pelaksanaan. Kewenangan saya sebagai pelaksana ada di OPD. Saya hanya menjalankan tentang tugas-tugas saya,” terang Budi usai pemeriksaan.

Budi mengatakan, selama proyek berlangsung pihaknya sudah menyerahkan dokumen perencanaan. Mulai dokumen 2015 sampai 2018. Saat itu dia masih menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di DPPKAD.  “Saya enggak pernah tau soal pelaksanaannya. Ada masalah apa saya nggak pernah tahu,” ungkapnya.

Lebih dalam dia mengatakan,  soal penganggaran pihaknya masih menyimpan dokumen lengkap. Bahkan, semua soal pengajuan dari dinas yang dikirimkan ke tim TPAPD dia juga tahu. “Saya ceritakan semua dokumen lengkap berdasarkan. Dan ada berita acaranya semua,” ujarnya. Dia tak sendiri, saat dimintai keterangan juga terdapat beberapa orang lainnya selaku tim pelaksana.  “Beberapa pertanyaan, menyampaikan pernyataan hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Tapi saya nggak tau angkanya,” ujarnya.

Menyoroti tersebut, Aktivis JCW Baharuddin Kamba mengingatkan agar sanki-sanksi yang dimintai keterangan penyidikan wajib hadir. Apabila saksi menolak panggilan sebagai saksi, maka ancaman pidana diatur dalam pasal 224 ayat (1) KUHPidana. Hal ini juga sesuai dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 112 ayat (2).

Baharudin menyebut, Gubernur DIJ HB X telah meminta agar kasus yang sedang disidik oleh KPK itu segera dituntaskan. Agar tidak berkepanjangan.  “JCW berharap  Gubernur DIJ Sri Sultan HB X memperintahkan kepada anak buahnya agar kooperatif (hadir) apabila dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus ini oleh penyidik KPK. Jangan malah tidak hadir tanpa keterangan apapun alias mangkir,” ujarnya. (mel/pra)

Jogja Raya