RADAR JOGJA – Kalangan pedagang kembali pesimistis pemulihan ekonomi tidak lagi bisa dicapai. Kekhawatiran muncul ketika Pemkot Jogja turut memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro jilid II seperti skala nasional.

Koordinator Paguyuban Pedagang Pasar Beringharjo Barat Bintoro mengatakan, optimisme pemulihan ekonomi mulai akan dirasakan seiring berakhirmya kebijakan PPKM mikro di skala pemerintah kota yang selesai per hari ini (22/2) sejak dimulai 9 Februari lalu. Namun sudah muncul lagi kebijakan perpanjangan aturan yang sama dari skala nasional jilid II.

“Kemarin kami merasa sudah agak lega, karena PPKM mikro akan selesai. Mendengar diperpanjang lagi dari pusat, kami jadi tambah sedih dan lesu lagi,” katanya Bintoro kepada Radar Jogja Minggu (21/2).

Ia menjelaskan selama penerapan pembatasan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM) dan PPKM mikro jilid pertama dinilai belum terasa keefektivitasannya, terutama dari aspek ekonomi. Dari segi ini justru dirasa makin merosot. Pasar Beringharjo barat menjadi salah satu yang terdampak karena kunjungan biasa berasal dari wisatawan luar kota. “Tanpa wisatawan luar kota kami sepi sekali alias tidak ada pembeli. Sedikit sekali, bisa dihitung,” ujarnya.

Saat ini saja kondisi pasar belum stabil, bahkan hari-hari biasa transaksi penjualannya sangat minim. Selama penerapan aturan pembatasan mengalami penurunan omzet 60-70 persen. Beberapa pedagang menyusun strategi agar tidak berlarut dalam kerugian. Ada yang membuka toko seminggu dua kali, bahkan ada yang tidak buka sama sekali. “Mereka nggak mau kalau tiap hari nombok karena pasar masih sepi,” jelasnya.

Terlebih jika adanya perpanjangan kebijakan PPKM mikro lagi, menjadi pukulan berat bagi 1.200-1.400 pedagang Beringharjo barat. “Seandainya ditambah lagi sampai 8 Maret, saya tidak bisa membayangkan pedagang semakin menjerit. Makin nggak ada pembeli,” tandasnya.

Sekalipun Pemkot Jogja bakal memperpanjang PPKM mikro jilid II, mereka ingin adanya kompensasi. Tujuannya agar merasa diringankan dengan aturan-aturan pembatasan yang tak kunjung usai itu. Sehingga, optimisme pemulihan ekonomi juga bisa dirasakan oleh mereka. Istilahnya, untuk bertahan hidup saja mereka sudah kesulitan. Ditambah kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan, tidak seimbang dengan pendapatan yang masuk.

“Kecuali dari pemkot bisa memberikan kompensasi bagi kami. Paling tidak potongan retribusi pasar, sehingga beban kami agak berkurang. Karena kami kan harus bayar karyawan tiap hari,” terangnya yang menyebut selama operasional pasar pedagang sudah menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat.

Sementara, Ketua Koperasi Paguyuban PKL Malioboro Tri Dharma Rudiarto mengatakan hal senada. Namun penurunan omzet selama PTKM dan PPKM mikro ini lebih tinggi mencapai 80 persen dari biasanya. Jika ada perpanjangan kebijakan PPKM mikro lagi, maka akan berdampak buruk terhadap ekonomi masyarakat. “Dengan adanya pembatasan tentu kunjungan wisatawan yang selama ini menjadi ujung tombak dari pendapatan masyarakat akan semakin berkurang. Imbasnya UMKM jadi semakin terpuruk,” katanya.

Menurutnya, selama penerapan aturan itu kunjungan wisatawan dari luar kota belum bisa diharapkan. Mengingat Malioboro merupakan satu kawasan yang turut menjadi daya ungkit kunjungan wisatawan dan transaksi ekonomi. “Karena banyak bencana yang sedang terjadi, terutama Jabodetabek, yang selama ini menjadi andalan untuk bisa datang ke Jogja,” jabarnya.

Meskipun saat saat tertentu Malioboro nampak ramai kunjungan, keramaian itu berasal dari lokal Kota Jogja saja. Mereka hanya sekadar nongkrong menikmati suasana Malioboro. “Sementara ini kami hanya sebisa mungkin bertahan agar keluarga tetap bisa makan. Walaupun yang dimakan termasuk modalnya,” cetus Rudiarto. (wia/laz)

Jogja Raya