RADAR JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono X mendapat dukungan dari pelaku ekonomi kawasan Malioboro. Dukungan datang setelah Aliansi Rakyat Demokrasi Yogyakarta (ARDY) melaporkan HB X ke Komnas HAM belum lama ini.

Koordinator Persatuan Pengusaha Malioboro-Ahmad Yani (PPMAY) Karyanto Purbo Husodo mengatakan, ia telah menyatakan sikap mendukung Pemprov DIJ dan Pemkot Jogja. Ini terkait langkah pelarangan pelaksanaan aksi massa atau penyampaian pendapat di kawasan Malioboro.

Alasannya, Karyanto menegaskan terdapat beberapa masyarakat yang mengais rezeki di kawasan itu. Mulai tukang becak, kusir andong, hingga pedagang yang setiap harinya berjualan di Malioboro. “Kalau ada demo, dikhawatirkan pengunjung semakin ketakutan datang ke Malioboro, karena Malioboro dan Ahmad Yani ini kan daerah khusus wisata,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya juga mendesak Ombudsman RI perwakilan DIJ untuk juga mendukung langkah Pemprov DIJ dalam melindungi kawasan cagar budaya (KCB) Malioboro. Pasalnya, ia tak ingin terjadi unjuk rasa yang berakhir ricuh seperti saat penolakan UU Omnibus Law tahun lalu. “Jangan sampai ada demo yang mengganggu jalannya roda ekonomi dan kerusakan fasilitas umum. Makanya ombudsman harus dukung pemerintah,” terang Karyanto.

Sementara itu, Gubernur HB X menanggapi santai terkait pelaporan dirinya ke Komnas HAM karena dinilai mengekang kebebasan berekspresi. Menurutnya, proses hukum seperti itu memang harus diberikan ruang. “Tidak apa-apa, biarin saja. Ini proses hukum, harus diberi ruang,” ujarnya.

Selain itu, HB X juga siap mengikuti bagaimana akhir dari pelaporan itu. Termasuk seandainya jika harus mencabut atau melakukan perubahan terkait isi dari Pergub yang menimbulkan polemik tersebut. “Nanti terserah keputusannya, kan bukan pidana. Keputusannya (Pergub) dicabut, diperbaiki atau tidak. Kan hanya itu,” tandas HB X. (kur/laz)

Jogja Raya