RADAR JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono X mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida. “Ya, itu kan persoalan lama, cepat selesaikan saja agar tidak berkepanjangan. Proses hukumnya silakan saja,” katanya saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Jogja, Jumat (19/2).

Gubernur ditanya kembali soal kasus ini, menyusul langkah KPK yang telah menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) DIJ dan Kantor Badan Pemuda dan Olahraga (BPO) DIJ, Rabu (17/2) lalu. Penggeledahan untuk mencari dokumen sebagai barang bukti kasus dugaan korupsi renovasi Stadion Mandala Krida yang merugikan negara Rp 35 miliar itu.

HB X juga mempersilakan KPK untuk memproses pejabat di lingkup Pemprov DIJ yang diduga terlibat kasus korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida ABPD tahun 2016-2017. “Ya ndak papa diproses hukum. Kalau memang salah, mau apa? Tapi kan prosesnya belum sampai ke situ,” ucapnya.
Gubernur mengaku tidak akan menghalangi proses hukum terkait kasus dugaan korupsi ini. Menurutnya, kasus korupsi sudah termasuk kasus pidana yang wajib diproses. “Tidak apa-apa, ya kan. Kalau memang ada sesuatu yang sifatnya pidana, proses saja,” tegas bapak lima puteri yang juga raja Keraton Jogja ini.

Terpisah, aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba melihat ada hal yang kurang sinkron antara pernyataan dan tindakan yang dilakukan pimpinan KPK. Ia menyoroti bagaimana Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sudah dua kali menemui HB X di Kepatihan. “Hindari pertemuan-pertemuan seperti itu. Hal ini penting agar proses penyidikan bisa berlangsung sebagaimana mestinya,” tandas Kamba.

Ia khawatir pertemuan-pertemuan yang terjadi itu bisa menghambat proses penyidikan yang dilakukan penyidik KPK. “Sekali lagi saya tegaskan, pertemuan seperti itu tidak perlu dilakukan,” tegas Kamba.

Selain itu, JCW juga menyoroti bagaimana Gubernur HB X yang ingin kasus dugaan korupsi itu segera dituntaskan, sementara Alexander Marwata sempat menyatakan pihaknya masih harus terus mengumpulkan alat bukti sebelum mengumumkan nama-nama tersangka. “Pernyataan Gubernur HB X seolah bertolak belakang dengan Alex,” katanya.

Pada kesempatan ini Kamba juga mengajak publik di DIJ untuk terus mengawal kasus dugaan korupsi ini. Pengawalan perlu terus dilakukan sampai hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis terhadap para tersangkanya. (kur/laz)

Jogja Raya