RADAR JOGJA – Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) yang beranggotakan jaringan masyarakat sipil melaporkan Gubernur DIJ Hamengku Buwono X ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pasalnya, HB X telah menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) berisi larangan unjuk rasa di kawasan Malioboro.

Aliansi yang beranggotakan 78 lembaga non-pemerintah dan individu pro-demokrasi itu melaporkan gubernur dengan cara mengirimkan surat bermaterai melalui Kantor Pos Besar Jogja ke alamat kantor Komnas HAM di Jakarta, kemarin (16/2) siang. Pergub No 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka itu dinilai berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Ada empat hal dalam Pergub itu yang dinilai ARDY melanggar HAM. Pertama tentang pembatasan kawasan penyampaian pendapat di muka umum. Berkedok pariwisata, gubernur meneken aturan untuk membatasi kebebasan mengeluarkan pendapat. Pergub itu mengacu keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.70/UM.001/2016 tentang Penetapan Objek Vital Nasional di Sektor Pariwisata.

KIRIM: Aktivis ARDY menyerahkan surat yang dikirim ke Komnas HAM di Kantor Pos Besar, Jogja, (16/2). ARDY melaporkan Gubernur HB X terkait pergub yang melarang demo di Malioboro.(ELANG KHARISMA DEWANGGA/RADAR JOGJA)

Pasal 5 menyatakan penyampaian pendapat di muka umum berlangsung di ruang terbuka untuk umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali di Istana Negara Gedung Agung, Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Keraton Kadipaten Pakualaman, Kotagede, dan Malioboro. Demonstrasi hanya bisa dilakukan pada radius 500 meter dari pagar atau titik terluar.

Di kawasan larangan demonstrasi itu terdapat lembaga negara, di antaranya gedung DPRD DIJ dan Kantor Pemprov DIJ. Kawasan terlarang untuk demonstrasi itu, selama ini menjadi tempat untuk masyarakat sipil menyuarakan pendapat dan kritik terhadap pemerintah.

“Pergub menghambat setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya di ruang publik. Aturan itu bertentangan dengan norma-norma HAM di mana setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan,” kata Yogi Zul Fadhli selaku direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogjakarta yang masuk dalam ARDY.

Kedua, soal pembatasan waktu penyampaian pendapat di muka umum. Pasal 6 pergub itu menyebutkan penyampaian pendapat di muka umum berlangsung di ruang terbuka untuk umum dilaksanakan dalam kurun waktu pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.

Ketiga tentang pembatasan penggunaan pengeras suara. Pasal 6 mewajibkan setiap orang menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pasal ini mengharuskan setiap orang mematuhi batas maksimal baku tingkat kebisingan penggunaan pengeras suara sebesar 60 dB (enam puluh desibel).

Keempat tentang pelibatan TNI dalam urusan sipil. Pergub itu mendorong tentara keluar dari barak untuk terlibat dalam urusan sipil. Dalam pergub itu, TNI ikut serta dalam wilayah koordinasi sebelum, saat dan setelah pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum (pasal 10). Tentara juga terlibat dalam pemantauan pelaksanaan penyampaian pendapat (pasal 11). Selain itu, mereka juga ikut mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan (pasal 12).

Pelibatan tentara dalam lingkungan sipil menggambarkan pembelotan terhadap mandat gerakan reformasi 1998. Pasca-reformasi, fungsi kekaryaan TNI yang semula berpijak pada kredo dwi fungsi ABRI sudah dihapuskan. Prajurit hanya bertugas dalam hal pertahanan dan tidak lagi terlibat urusan sosial politik.

“Lagi pula, secara eksplisit UUD 1945, pasal 30 ayat 3 menjelaskan TNI yang terdiri atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara,” lanjut Yogi.

Selain itu, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, tidak mengatur kewenangan TNI untuk terlibat mengawasi dan terjun dalam aktivitas penyampaian pendapat di muka umum. Celakanya, pergub itu dibuat secara serampangan untuk menghidupkan kembali militerisme dengan memperluas kewenangan TNI.

ARDY menilai isi Pergub itu bertentangan dengan norma-norma hak asasi manusia yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ada juga kovenan internasional hak-hak sipil dan politik sebagaimana telah diratifikasi dengan UU Nomor 12 Tahun 2005, dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jogjakarta Shinta Maharani menyatakan, indeks demokrasi Indonesia secara umum juga turun. Begitu pula yang terjadi di DIJ secara umum.

Shinta menyoroti bagaimana pihaknya yang secara rutin menggelar aksi untuk mengenang Udin setiap tanggal 16 di depan Gedung Agung, tak bisa lagi menggelar aksinya karena adanya Pergub itu. “Pergub ini menambah situasi buruk untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Jadi kami minta pergub ini segera dicabut,” tandasnya. (kur/laz)

Jogja Raya