RADAR JOGJA – Presiden Joko Widodo belum lama ini meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021. Perpres ini mengatur tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.

Dengan Perpres itu setiap orang yang menolak suntikan vaksin dapat dijatuhi sanksi administratif hingga pidana. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena meminta pemerintah untuk tidak mengedepankan pemberian sanksi untuk mendorong masyarakat mengikuti program vaksinasi nasional.

Menurutnya, pemerintah perlu mengedepankan pendekatan persuasif dan edukasi mengingat masih ada sekelompok masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang mumpuni terkait vaksin Covid-19. “Saat rapat dengan Kemenkes, Komisi IX mendorong pemerintah tidak mengedepankan pemberian sanksi. Edukasi dan persuasi bagi publik yang harus diutamakan,” terangnya di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Jogja, kemarin (15/2).

Menurutnya, pemberian sanksi seharusnya menjadi pilihan terakhir ketika pendekatan edukasi dan sosialisasi tak efektif untuk meningkatkan kepesertaan vaksin. “Jika edukasi dan persuasi itu ternyata tidak diikuti, maka baru masuk pada wilayah sanksi,” ucapnya.

Setali tiga uang dengan Komisi IX DPR RI, Pemprov DIJ juga akan menekankan pada persuasi untuk membuat masyarakat mau divaksin. Hal itu diungkapkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekprov DIJ Tri Saktiyana.
Tri juga mengaku pihaknya sudah mendengar beberapa masyarakat yang enggan divaksin. Namun, menurut Tri, beberapa masyarakat tersebut hanya takut pada jarum suntik. “Kami persuasi terus, orang-orang itu sebenarnya takut disuntik kemudian mereka mencari alasan lain,” tandasnya. (kur/laz)

Jogja Raya