RADAR JOGJA – Pemprov DIJ mengutamakan upaya persuasif dan sosialisasi terhadap penolakan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Walau begitu keluarnya Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 tetap disikapi dengan bijak. Terutama terkait sanksi terhadap penolakan vaksinasi.

Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X memastikan jajarannya mengutamakan pendekatan persuasif dan edukatif. Pihaknya meyakini penolakan terjadi karena kurangnya pemahaman akan vaksin Covid-19. Meski hingga saat ini belum muncul penolakan vaksin di Jogjakarta.

“Kami bisa menyelesaikan seperti jadwal yang sudah ada. Tidak ada yang menolak, kami belum menemukan orang yang menolak untuk divaksin. Apalagi saat ini vaksin masih di tenaga kesehatan, belum ke arah publik,” jelasnya ditemui di Gedhong Pracimosono Kompleks Kantor Kepatihan, Senin (15/2).

Belajar dari pengalaman sebelumnya, Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini meyakini penolakan tak akan massif. Terlebih upaya edukasi dan persuasif sudah dilakukan jauh hari sebelumnya. Berupa pengenalan profil vaksin Sinovac kepada masyarakat.

HB X berharap program vaksinasi dapat rampung tepat waktu. Agar tak ada warganya yang mendapatkan sanksi. Hingga waktunya tiba, HB X  juga meminta instansi terkait terus melakukan edukasi kepada masyarakat.

“Saya berharap semoga tidak ada yang menolak vaksin lah. Ini kan demi kesehatan kita bersama,” katanya.

Sekprov Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji menyampaikan jajaran Pemprov DIJ tetap berpegang teguh pada Perpres Nomor 14 Tahun 2021. Termasuk kebijakan tentang sanksi bagi para penolak vaksinasi. Seperti penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial maupun denda.

Hanya saja pihaknya tak sepenuhnya berdiam diri. Fokus gerakan vaksinasi di Jogjakarta sendiri adalah edukasi dan persuasif. Pendekatan dan kampanye dilakukan secara massif dari jajaran Pemprov hingga tingkat rukun tetangga (RT).

“Saya kira pendekatan Bapak Gubernur (HB X) sudah jelas, bukan menekankan sanksinya. Lebih mengutamakan bagaimana menyadarkan masyarakat untuk bisa mengikuti vaksinasi,” ujarnya.

Walau begitu Aji memastikan Pemprov DIJ tetap tunduk terhadap kebijakan pemerintah pusat. Sanksi akan diberikan apabila upaya persuasif dan edukasi berulang tak mempan. Artinya warga secara sadar menolak program vaksinasi tanpa alasan yang jelas.

“Pastinya kami tentu tidak bisa menerapkan aturan berbeda. Tetapi kami masih bisa melakukan pendekatan yang berbeda. Pendekatan cara pak Gubernur (HB X) ya dengan  meyakinkan masyarakat bahwa vaksinasi itu penting,” katanya.(dwi/sky)

Jogja Raya