RADAR JOGJA – Dalam perpanjangan kedua pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM) mikro di DIJ, upaya tracing, testing dan treatment (3T) jadi salah satu yang difokuskan. Tapi pelaksanaanya tak semudah skenario di atas kertas.

Seperti yang dialami warga Sorosutan, Umbulharjo, Arman Nur Effendi. Diketahui terkonfirmasi positif Covid-19 dan mengharuskan menjalani isolasi mandiri selama 13 hari dari (2/2) hingga Minggu (14/2). Dia bahkan harus meminta puskesmas untuk mengeluarkan surat isolasi mandiri. Tapi setelahnya, tidak ada upaya pelacakan terhadap kontak erat kepadanya hingga sampai sekarang. “Jadi untuk tracing pun sampai saya selesai isolasi hari ini (Minggu), saya enggak merasa kalau di-tracing,” katanya kepada Radar Jogja Minggu (14/2).

Dia mengaku, dari pencegahan mandiri yang dilakukannya, ternyata penyebarannya sudah terjadi dalam satu keluarganya, yakni istri, anak, dan ayahnya juga diketahui positif Covid-19. “Saya positif karena dari kantor (BPBD DIJ) dapat rutin Antigen, dan hasil saya reaktif,” ungkapnya.

Arman menjelaskan, untuk hasil lebih cepat maka tracing dilakukan secara mandiri dengan swab test PCR di salah satu rumah sakit (RS) di Kota Jogja. Sebelum penyebaran terjadi dalam satu rumah. Ternyata hasil dalam satu keluarga itu positif semuanya. Meski sudah mengetahui, untuk pendataan para pasien positif RS yang bersangkutan bakal mengirimkan data-data pasien yang dinyatakan positif terebut ke Dinas Kesehatan Kota Jogja. Kemudian akan diteruskan ke puskesmas setempat jika diperlukan upaya pelacakan lebih lanjut.

“Tapi karena lama tidak ada yang menghubungi, akhirnya saya berinisiatif sendiri lapor ke puskesmas. Akhirnya puskesmas respon nanyain gejala-gejalanya apa, kemudian dikirimin obat itu prosesnya cepat. Tapi kami harus lapor sendiri,” ujarnya yang menyebut swab test PCR sejak (2/2).

Supervisor Pusdalops DIJ itu menambahkan, “Tapi belakang rumah saya ada yang hilang penciuman tapi nggak laporan atau periksa ke puskesmas. Saya curiga, terakhir kontak di situ.”.

Meski begitu, pihak puskesmas selalu menanyakan tentang apakah ada gejala-gejala tertentu, riwayat perjalanan, dan lain-lain. Namun, tidak menanyakan terkait kontak erat dengan orang-orang tertentu. “Saya merasa enggak ada tracing dari puskesmas, yang ada cuma nanyain gejala saya. Terus mengirimkan obat sesuai dengan gejala-gejala yang satu rumah. Jadi beda-beda obatnya,” jelasnya.

Diketahui, bahwa awal mula satu minggu sebelum dilakukan swab tes PCR di rumah sakit. Orang tua atau ayahnya bergejala seperti muntah-muntah. Pada saat itu, tidak ada vonis Covid-19 melainkan hanya asam lambung. Kemudian dua hari setelahnya, ia dapat rutin antigen dari BPBD dengan hasil positif. “Ini saya proses cepat karena saya punya akses dan fasilitas, saya bayangin kalau masyarakat biasa yang tidak punya akses itu pasti lama,” terangnya.

Pria yang hobi naik gunung itu juga mmenyoroti aturan PTKM berbasis mikro yang mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT. Untuk zona hijau, atau tidak ada kasus Covid-19 di satu RT maka skenario yang disiapkan antara lain surveilans aktif, seluruh aspek dites, pemantauan rutin dan berkala. Zona kuning terdapat 1-5 kasus pada tujuh hari terakhir skenario yang disiapkan menemukan suspek dan kontak erat. Isolasi mandiri pasien positif dan kontak erat.

Sementara zona oranye, terdapat 6-10 kasus pada tujuh hari terakhir skenarionya menemukan suspek dan kontak erat, isolasi mandiri pasien positif dan kontak erat, menutup tempat ibadah dan tempat bermain anak. Sedangkan zona merah, terdapat lebih dari 10 kasus pada tujuh hari terakhir skenarionya menemukan suspek dan kontak erat, isolasi mandiri pasien positif dan kontak erat, menutup tempat ibadah, tempat bermaain anak, tempat umum lainnya dan lain-lain. “Jika tidak dipersiapkan rentang kendalinya dikhawatirkan terjadi konflik antartetangga. Dan bundet terus, enggak akan pernah terurai permasalahan pandemi,” jabarnya.

Arman yang pekerjaanya membuatnya hampir berkunjung di 500 desa se DIJ tidak menampik bahwa rentang kendali masih belum tertata secara maksimal.Pelayanan masih berdasarkan asas tebang pilih. Sebab, misalnya terdapat wilayah yang memiliki akses mudah ke atas atau provinsi maka akan mendapatkan layanan yang mudah dan cepat pula. Namun sebaliknya, jika tidak ada akses maupun jaringan ke atas maka aspirasi dari desa atau wilayah tidak pernah ada yang menangkap. “Kalau pemkot sudah berani membuat indikator warna berarti dia harus mengeluarkan petanya yang sesuai dengan warna itu,” tegasnya.

Maka yang menjadi catatan, ialah yang perlu dilakukan penataan tidak hanya rentang kendali dari atas ke bawah melainkan sebaliknya dari bawah ke atas. Pun diklaim rentang kendali dari atas ke bawah masih kurang, misalnya dibawah RT masih ada Dasawisma yang mengendalikan 10 rumah. Dari RT naik ke RW kemudian naik ke Kampung dan seterusnya. “Nah gate-gate bertahap kendalinya itu yang tidak terjadi disini. Mereka harus mengeluh ke siapa?” ujarnya setengah bertanya. (wia/pra)

Jogja Raya