RADAR JOGJA – Peran serta rukun tetangga (RT) dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Jogjakarta diharapkan optimal. Terutama dalam penetepan kriteria zonasi penyebab Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di setiap wilayah. Targetnya pembagian zona ini telah rampung tahun depan.

Diketahui bahwa ada empat pembagian zona dalam PPKM Mikro. Terdiri dari Zona hijau, kuning, orange hingga merah. Zona terendah adalah hijau dengan nol kasus. Tertinggi adalah zona merah dengan kasus lebih dari 10 rumah.

“Semakin cepat pengelompokan maka kian baik untuk upaya pencegahan penularan virus. Soalnya kan PPKM Mikro ini juga hanya 2 minggu sampai 22 Februari,” jelas Sekprov Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji ditemui di Kompleks Kantor Kepatihan, Selasa (9/2).

Kriteria zonasi termaksud tertuang dalam Surat Instruksi Gubernur (Ingub) DIJ Nomor 5/INSTR/2021. Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di DIJ untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disesase 2019. Tertulis bahwa kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT.

Disatu sisi mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIJ ini mengakui bahwa regulasi ini cukup mendadak. Dia juga tak menutupi bahwa komunikasi dengan pemerintah di tingkat Kabupaten dan Kota terlaksana Senin (8/2). Untuk selanjutnya diteruskan di tingkat Kalurahan hingga RT.

“Atas pertimbangan itu, kami tetap memberi waktu teman-teman di tingkat Kabupaten dan Kota¬† untuk bisa mengimplementasikan di lapangan. Kalau target ya awal tadi, sepekan ini atau secepatnya,” katanya.

Keaktifan perangkat RT, lanjutnya, menjadi sangat penting. Ini karena pendataan kriteria zonasi PPKM Mikro tak bisa menggunakan data lama. Pertimbangannya data tersebut masih cenderung luas. Sementara untuk PPKM Mikro fokusnya penanganannya pada tingkat lingkungan keluarga dan tetangga.

“Kenapa? Karena di tingkat RT ini sebenarnya malah yang lebih paham kondisi di lapangan. Lalu hasilnya dilaporkan ke kabupaten untuk direkap jadi zona Kabupaten, lalu naik lagi sampai ke zona provinsi,” ujarnya.

Pasca perumusan kriteria, setiap wilayah dapat menentukan skenario selanjutnya. Terutama atas penerapan Instruksi Gubernur DIJ. Sehingga penanganan dan pengendalian sebaran Covid-19 dapat berjalan sesuai skenario PPKM Mikro.

Selama kebijakan berjalan, adapula pembentukan posko di tingkat Kalurahan maupun Kapanewon. Terkait pendirian posko, Aji menyarankan tetap sederhana. Memanfaatkan fasilitas yang telah ada. Sehingga bisa langsung fokus pada penanganan Covid-19.

“Posko tidak harus dibangun, dari tempat yang sudah ada kan bisa. Misalnya di pos ronda atau nanti di setiap akses jalan diberi tanda peringatan. Kalau membangun baru biayanya mahal dan bisa memakan waktu, takutnya malah tidak efektif,” pesannya. (dwi/sky)

Jogja Raya