RADAR JOGJA – Pemprov DIJ kembali memperpanjang Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM kali ini disebut dengan PTKM Mikro dan akan berlangsung mulai hari ini hingga 23 Februari.

Kebijakan PTKM mikro ini sesuai arahan presiden dan menteri dalam negeri. PTKM mikro mengatur beberapa hal, salah satunya di tingkat RT akan ada zonasi untuk mengukur kasus virus korona. Kemudian di setiap kalurahan wajib memiliki posko untuk memantau pembatasan mobilitas masyarakat saat PPKM.
“Nanti sekda kabupaten/kota kami minta segera melakukan sosialisasi hingga ke tingkat RT/RW,” kata Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji saat ditemui di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Jogja, Senin (8/2).

Aji mengatakan, pada PTKM jilid 3 ini pihaknya menerapkan sistem zonasi di tingkat RT. Hal ini untuk mengontrol penularan Covid-19. Masing-masing RT ada zonasi sendiri-sendiri. Bagi RT yang tidak ada kasus positif maupun berinteraksi dengan kasus positif dalam seminggu terakhir, dinyatakan sebagai zona hijau.

Kemudian jika dalam satu RT ada kasus positif korona 1-5 disebut zona kuning, 6-10 zona oranye dan lebih dari 10 itu zona merah. “Nah, yang menentukan zona itu konfirmasi positif dan suspek saja. Tidak ada 14 indikator yang biasa dipakai,” tambahnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana berharap di masa perpanjangan PTKM ketiga, mulai dapat mengurangi angka kasus Covid-19 di DIJ secara signifikan. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menekankan kepada pemprov untuk tidak berhemat dalam menggunakan anggaran biaya tak terduga (BTT).

Diketahui BTT DIJ saat ini nilainya mencapai Rp 66 miliar. “Kami selalu minta jangan diirit-irit, nanti malah repot. Karena kasus Covid-19 ini masih terus tinggi,” tandas Huda.

PTKM Cukup Efektif Tekan Mobilitas Warga

Wawali Heroe Poerwadi.(Winda Atika Ira Puspita/Radar Jogja)

Di Kota Jogja, secara umum PTKM jilid pertama dan kedua cukup efektif bisa menekan laju mobilitas sosial masyarakat. Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) mengatakan, evaluasi dari PTKM selama empat minggu belum bisa dilihat khususnya pada keefektifan dalam menurunkan kasus Covid-19.

Namun dari sisi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan, ini cukup bagus. Meski pada siang hari pengawasannya tidak mudah dan masih ada beberapa saja yang dijumpai tidak patuh di lapangan. “Kalau dilihat dari mobilitas sosialnya, saya kira kalau malam Jogja sangat bagus. Semua taat apa yang menjadi kebijakan bersama. Kalau perkantoran, saya yakin semuanya 25 persen. Tapi kalau seperti kapasitas di mal, kita belum bisa memonitor secara langsung,” katanya usai Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kota Jogja, Senin (8/2).

HP menjelaskan efektivitas dari penerapan PTKM selama empat minggu untuk penurunan kasus Covid-19 belum bisa dilihat saat ini. Sebab masa inkubasi virus sampai 14 hari. Artinya, untuk melihat efektivitas penurunan kasus ini harus dilihat dulu dua atau tiga minggu pasca kebijakan diterapkan baik jilid pertama dan kedua.

Ia tidak menampik dari segi ekonomi penerapan PTKM memang memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap para pelaku usaha. Selain deretan hotel yang terancam gulung tikar, para pedagang kaki lima maupun industri kecil lainnya cukup terdampak. Pemkot berupaya untuk memikirkan solusi agar bisa memininalisasi masalah itu.

“Sekarang juga kita sedang pikirkan, apakah dimungkinkan berapa persen setiap malamnya itu bisa beraktivitas agak sampai malam. Jadi dengan pola bergantian,” tandasnya.

Namun perpanjangan penerapan PTKM jilid ketiga ini ada pergeseran dari pola treatment yang dilakukan. Meski masih ada pembatasan pada aktivitas ekonomi, pada hakikatnya sudah cukup ada penggeseran lebih longgar.
Kelonggaran ini pada jumlah kapasitas dari 25 menjadi 50 persen. Baik perkantoran, maupun tempat-tempat usaha dan lain sebagainya. Jam tutup operasional juga diperpanjang menjadi pukul 21.00. “Tapi inti pada periode perpanjangan kali ini bagaimana lebih memperhatikan aktivitas masyarakat di level kelurahan, RW dan RT. Istilah di pusat ada skala mikro, kita juga akan melakukan itu,” jelasnya.

Adapun teknis pola skala mikro tengah dipersiapkan agar lebih matang ketika diimplementasikan. Polanya seperti yang dilakukan pada awal pandemi tingkat RT dan RW, seperti melakukan penutupan kegiatan masyarakat di kampung dan lain-lain. Tetapi gambarannya memang akan ada kelurahan-kelurahan di mana yang masuk zona merah dipastikan terdampak aturan yang lebih ketat daripada kelurahan zona oranye, oranye tua, oranye muda dan hijau.

“Nah ini ada gradasi. Kalau zona merah itu pasti aktivitasnya lebih terbatas dan kalau semakin hijau aktivitasnya lebih longgar. Ini sedang dirumuskan, kita buat mengikuti dengan rumusan yang sudah diputuskan oleh Ingub (Intruksi Gubernur), yang di DIJ juga mudah-mudahan sudah selesai,” terangnya. Ia menyebut ada lima kelurahan di Kota Jogja yang masuk zona merah. (kur/wia/laz)

Jogja Raya