RADAR JOGJA – Sebanyak 23.847 tenaga kesehatan di Jogjakarta telah menerima vaksin Sinovac tahap pertama. Sementara jumlah total tenaga kesehatan di Jogjakarta mencapai 34.958 dosis. Artinya dari total tersebut persentase vaksinasi tahap pertama telah mencapai 68,2 persen.

Kepala Dinas Kesehatan DIJ Pembajoen Setyaningastutie menargetkan seluruh tahapan vaksin rampung akhir Februari. Baik untuk vaksinasi tahapan pertama maupun tahapan kedua. Sebagai catatan vaksinasi tahap kedua telah berjalan dengan capaian 9,8 persen.

“Sejauh ini dari seluruh wilayah di Jogjakarta baru Kota Jogja dan Sleman yang sudah masuk vaksinasi tahap kedua. Ini karena kedua wilayah ini sudah menerima vaksinasi tahap pertama,” jelasnya dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (3/2).

Terkait proses penyuntikan vaksin penangkal Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diakui olehnya tak sepenuhnya tercapai. Setidaknya ada 2.084 doses yang terpaksa ditunda. Adapula 1.105 dosis yang dibatalkan.

Berdasarkan catatan medis ada sejumlah pertimbangan. Penundaan vaksin karena calon penerima tak memenuhi persyaratan. Seperti tensi tinggi dan kondisi kesehatan yang menurun.

“Kalau yang tidak diberikan atau dibatalkan itu  karena ibu hamil, menyusui, penyintas, dan lain-lain,” katanya.

Data sementara setidaknya ada 3.441 tenaga kesehatan yang telah menerima vaksin tahap kedua. Sementara untuk ditunda mencapai 116 tenaga kesehatan. Sementar yang dibatalkan ada 23 tenaga kesehatan.

Walau begitu secara umum, Pembajoen optimis program vaksinasi tahap pertama dan kedua bisa rampung akhir Februari. Meski tetap muncul catatan saat program berjalan. Termasuk penerima yang ditunda maupun dibatalkan dalam vaksinasi tahapan kedua.

“Kalau tidak segera selesai ya bagaimana. Nah yang belum (ketinggalan) ini nanti gimana caranya kami selesaikan berbarengan kalau memang sudah harus masuk tahap yang kedua,” ujarnya.

Pembajoen tak memungkiri proses vaksinasi ini tak luput dari kendala. Salah satunya karena perubahan data penerima. Merupakan imbas dari pelonggaran kebijakan pemerintah.

Pembajoen menambahkan,data awal menyebutkan penerima vaksin adalah tenaga kesehatan yang terdata di sistsem pendataan BPJS. Sementara kebijakan baru menyebutkan semua tenaga kesehatan tanpa terkecuali menerima program vaksinasi. Padahal beberapa wilayah telah menerapkan kebijakan sebelumnya.

“Masih ada kabupaten yang memakai atau menuruti regulasi dengan pengiriman e-ticket. Ini mau koordinasi lagi, bagaimana caranya supaya yang sudah terdaftar bisa segera. Semakin banyak semakin cepat semakin baik. Kalau nanti ada kekurangan akan kami sampaikan ke pusat agar ditambah kuotanya,”tambanya.(dwi/sky)

Jogja Raya