RADAR JOGJA – Kemunculan Peraturan Gubernur (Pergub) DIJ Nomor 1 Tahun 2021 menjadi polemik. Pergub yang mengatur soal pengendalian pelaksanaan pendapat di Muka umum pada ruang terbuka itu dinilai banyak kalangan tidak sesuai dengan banyak hal yang sudah disepakati di negeri ini.

Misalnya UUD 1945, mandat dari reformasi tahun 1998, dan beberapa undang-undang yang lain. Bahkan pekan lalu (19/1), kelompok masyarakat yang menamakan diri Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) telah memberikan somasi terbuka untuk Hamengku Buwono X selaku gubernur DIJ.

Gubernur HB X berdalih, aturan itu muncul bukan dibuat-buat. Raja Keraton Jogja berusia 74 tahun ini mengaku membuat aturan tersebut setelah ada Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.70/UM.001/2016 tentang Penetapan Objek Vital Nasional di Sektor Pariwisata. “Saya harus menindaklanjuti surat dari menteri itu,” katanya.

Beberapa objek vital yang tak boleh lagi digunakan sebagai tempat unjuk rasa, antara lain, di Jalan Malioboro, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Kadipaten Pakualaman, Kotagede, dan Gedung Agung. Pergub itu berbunyi, demonstrasi boleh dilakukan dengan jarak 500 meter dari titik terluar lokasi-lokasi itu. Sialnya, pusat pemerintahan Provinsi DIJ ada di lokasi yang dilarang itu. Sebut saja gedung DPRD DIJ dan kantor gubernur.

HB X sendiri tidak masalah pihaknya disomasi. Malah, HB X juga siap jika seandainya sampai harus ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena Pergub yang ia keluarkan itu. Gubernur menegaskan, ia berpatokan pada surat dari Menteri Pariwisata. “Nanti nek ndak saya tindak lanjuti kleru meneh (Nanti kalau tidak saya tindaklanjuti keliru lagi, Red),” tandasnya.

Terpisah, salah seorang perwakilan dari ARDY Tri Wahyu KH mendesak Pemprov DIJ lebih mengutamakan demokrasi dan kepentingan kedaulatan masyarakat dalam mengambil sebuah kebijakan. Dengan melarang demonstrasi di lokasi-lokasi itu, Pemprov DIJ telah mengorbankan kepentingan masyarakat.
“DIJ kan bagian dari Indonesia. Jadi prinsip negara hukum demokratis dan prinsip daulat rakyat yang harus dikedepankan, bukan daulat pariwisata,” ujarnya.

Tri juga mempertanyakan mengapa Pemprov DIJ baru di awal tahun ini menerbitkan aturan yang melarang demonstrasi di lokasi-lokasi tersebut. Padahal, keputusan Menteri Pariwisata yang menetapkan lima kawasan itu sebagai obyek vital nasional sektor pariwisata sudah terbit sejak 2016 atau lima tahun lalu.

Wahyu menduga, larangan unjuk rasa di sejumlah lokasi itu merupakan reaksi terhadap kericuhan yang terjadi saat demo 8 Oktober 2020u. Diketahui, pada tanggal itu sempat terjadi demo besar-besaran menolak omnibus law dan berakhir ricuh. “Keputusan Menteri Pariwisata itu kan sudah terbit sejak 2016, tapi kenapa larangannya baru terbit tahun 2021?” ujarnya bingung.

Wahyu juga mengatakan, kericuhan yang terjadi saat demonstrasi di Gedung DPRD DIJ pada 8 Oktober lalu, seharusnya tidak dibalas dengan larangan penyelenggaraan demonstrasi. Menurutnya, alangkah lebih baik jika siapa yang terlibat dalam kericuhan itu diproses secara hukum. (kur/laz)

Jogja Raya