RADAR JOGJA – BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIJ menolak rencana Pemprov DIJ memperpanjang kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM) yang akan selesai 25 Januari. Dampak kebijakan ini, puluhan hotel sudah tidak beroperasi.

Ketua BPD PHRI DIJ Deddy Pranowo Eryono mengatakan, dampak PTKM pertama sejak bergulir 11 Januari menyebabkan tingkat hunian merosot tajam dan reservasi hotel drop. Tingkat hunian sampai saat ini hanya 13,5 persen, jauh dari harapan.

Ketua BPD PHRI DIJ Deddy Pranowo Eryono.(RADAR JOGJA FILE)

“Kami, BPD PHRI menolak perpanjangan PTKM. Sikap kami sudah jelas dan tegas,” kata Deddy Kamis (21/1). Ia menjelaskan, industri perhotelan dan restoran sudah terpukul dengan pagebluk korona. Pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) lalu ditargetkan menjadi peluang meningkatkan hunian hotel sebesar 70 persen dengan kapasitas kamar yang dioperasionalkan sesuai prokes. Namun, okupansi hotel hanya diperoleh 18,5 persen.

Ditambah adanya kebijakan PTKM, makin menambah kemerosotan reservasi hotel. Bahkan saat ini belum ada satu atau dua reservasi yang masuk, baik melalui online maupun via telepon. “Ini kan menyedihkan. Jadi sekarang kami di ambang kekhawatiran dan titik nadir,” ungkapnya.

Akibat kebijakan PTKM ini, potensi karyawan dirumahkan semakin bertambah. Sebelumnya karena pandemi sudah sekitar seribu karyawan hotel dan restoran dirumahkan. Sebab, hotel dan restoran yang mengalami penurunan pengunjung cukup dalam berdampak pada pendapatan usaha.

Bisnis hotel telah mengalami tekanan jumlah pengunjung atau okupansi yang anjlok. Ini dilakukan sebagai langkah efisiensi karena penyumbang terbesar biaya operasional hotel dan restoran adalah biaya tenaga dan listrik.

“Sebetulnya dirumahkan itu kan bukan kehendak kita, itu keputusan yang sangat berat. Tapi untuk bertahan, ini yang harus kami lakukan,” tandasnya.
Dari 400 anggota PHRI DIJ, di antara 200 hotel dan restoran hampir mati, 30 sudah mati atau tidak beroperasi, dan 170 lainnya terengah-engah. Hotel yang sudah tidak beroperasi ini karena sudah tergerus beban yang cukup berat untuk biaya operasional hotel. “Karena oksigennya sudah habis. Mati ya sudah tidak beroperasional lagi dan memberhentikan karyawannya,” jelasnya.

BPD PHRI DIJ masih berharap komitmen pemerintah bahwa antara kesehatan dan eknomi harus selaras berjalan beriringan. Yakni dengan prokes ketat melalui verifikasi prokes dari pemkot/pemkab dan sertifikasi CHSE dari pemerintah pusat. Upaya ini juga sudah dilakukan jauh-jauh hari oleh PHRI DIJ.

“Jadi bukan saling mematikan atau salah satu diutamakan. Tapi saling berjalan beriringan, ini poinnya,” tambah Deddy. Kalaupun memang kebijakan PTKM bakal diperpanjang, ada beberapa poin yang diminta agar pemerintah bertanggungjawab yakni ingin adanya relaksasi untuk PLN, BPJS maupun pajak-pajak, dan lain-lain.

“Karena operasional untuk bertahan kami sangat berat. Kami juga meminta ke pemerintah syarat swab atau rapid test antigen digratiskan, supaya pergerakan manusia dan pergerakan uang itu berjalan,” ungkap Deddy.

Meskipun selama PTKM usaha jasa perhotelan masih tetap menerima tamu 24 jam, adanya pembatasan sektor pariwisata, kuliner, dan tempat-tempat lain berdampak pula terhadap bisnis perhotelan. “Orang mau berwisata jadi ragu,” tambahnya.

Ketua PHRI Kabupaten Sleman Joko Paromo menambahkan, okupansi hotel-hotel di Sleman hanya mencapai 25 persen sejak pemberlakuan PTKM. Okupansi mencapai 35-40 persen.

Adanya PTKM berdampak besar bagi sektor perhotelan. Yakni mengakibatkan ekonomi mengalami pelemahan. Di lain sisi, untuk pajak perhotelan saat ini tetap seperti biasa. “Dampaknya terhadap pariwisata dan lemahnya perekonomian,” jelas Joko kemarin (21/1).

Ia berharap pemberlakuan PTKM bisa segera dicabut agar sektor perhotelan bisa tetap berjalan. Jika nantinya pemberlakuan PTKM dicabut, Joko meminta agar masyarakat bisa tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Agar penularan bisa tidak semakin masif.

Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM) Desio Hartonowati juga mengharapkan kebijakan PTKM tidak diperpanjang. Sebab selama dua pekan PTKM pertama ini sudah tidak berjualan dan nol pendapatan. “Iya, kami sudah nggak jualan sampai dua minggu nanti,” katanya.

Selama tidak berjualan, tidak memiliki aktivitas apa pun selain hanya tetap menunggu keputusan lanjutan. Karena dengan pembatasan jam operasional, usaha makanan dan minunan hingga pukul 19.00 sangat berdampak bagi 36 anggota PPLM maupun 20 yang belum keanggotaan.

“Praktis kalau dibatasi pukul 19.00 tidak bisa buka, karena hanya ada waktu setengah sampai satu jam untuk berjualan. Nanggung kalau mau buka, nggak bisa buka,” ujarnnya yang menyebut profesinya itu merupakan mata pencaharian utama.

Degan PTKM bakal diperpanjang, pihaknya juga meminta diberi kelonggaran jam operasional sampai pukul 23.00. Tidak hanya dibatasi sampai pukul 19.00 semata. Sehingga, sisi kesehatan dan ekonomi bisa berjalan seimbang. (wia/eno/laz)

Jogja Raya