RADAR JOGJA – Latar belakang dicopotnya Gusti Bandara Pangeran Harya (GBPH) Prabukusumo dan GBPH Yudhaningrat dari jabatan struktural di Keraton Jogja, akhirnya terkuak. Sultan Hamengku Bawono (HB) Ka 10 sebagai pihak yang memerintahkan pemecatan, angkat bicara.

Dia bersedia buka-bukaan. HB Ka 10 membantah pemecatan itu terkait penolakan terhadap sabdaraja, dawuhraja, dan sabda jejering raja yang dikeluarkan 2015 silam. “Tidak ada hubungannya,” tegas HB Ka 10 saat ditemui di kompleks Kepatihan Jogja, Kamis (21/1).

Saat berbicara dengan awak media, suami GKR Hemas ini baru saja melantik komisioner Ombudsman DIJ periode 2001-2024. Dia berkedudukan sebagai gubernur DIJ dengan nama Hamengku Buwono X.

Sedangkan saat memecat Prabukusumo dan Yudhaningrat berposisi sebagai raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Penyebutannya Hamengku Bawono Ka 10. Ini sesuai bunyi surat pemecatan bertajuk DHAWUH DALEM Angka: 01/DD/HB.10/Bakdamulud.XII/JIMAKIR.1954.2020 tertanggal 2 Desember 2020. Di bawah tanda tangan tertulis nama Hamengku Bawono Ka 10.

Berdasarkan surat itu, Prabukusumo dicopot dari jabatan penghageng Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Nitya Budaya. Adapun Yudhaningrat diberhentikan sebagai penghageng KHP Parwa Budaya
Dikatakan, pemecatan terhadap kedua adiknya itu lebih karena pertimbangan kinerja. Lebih dari lima tahun, tepatnya sejak Mei 2015, kedua adiknya itu tak lagi aktif di keraton. Khususnya menjalankan tugas dan kewajiban sebagai penghageng. Meski tidak bekerja di keraton, kedua pangeran itu tetap menerima gaji.

“Ndak ada masalah. Nek gelem aktif yo rapapa, masak ming gaji buta lima tahun tidak tanggung jawab (Tidak ada masalah. Jika mau aktif tidak apa-apa. Tapi kalau lima tahun menerima gaji buta, berarti tidak tanggung jawab, Red),” beber HB Ka 10.

Menurutnya, gaji yang diterima Prabukusumo dan Yudhaningrat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Tepatnya dana keistimewaan (danais). Gaji dari danais itu diberikan dalam kapasitas Prabukusumo dan Yudhaningrat sebagai pembina budaya. “Lha iya to (digaji) kan pembina budaya dapat dari APBN (danais),” jelasnya.

Kembali soal polemik sabdaraja, HB Ka 10 mengungkapkan pihak-pihak di internal keraton yang tidak sepakat bukan hanya Prabukusumo dan Yudhaningrat. Tapi ada beberapa nama lainnya. Antara lain KGPH Hadiwinoto yang menjabat KHP Wahana sarta Kriya dan penghageng Tepas Panitikismo, serta KRT Jatiningrat yang memimpin Tepas Dwarapura.

Baik Hadiwinoto maupun Jatiningrat tak pernah diutak-utik posisinya. Pertimbangannya, terang HB Ka 10, meski tidak sepakat dengan sabdaraja, keduanya tetap aktif menjalankan tugasnya di keraton. “Yang tidak setuju sama saya dan tidak saya berhentikan juga ada, seperti Mas Jatiningrat dan Mas Hadiwinoto,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, sabdaraja merupakan dekrit kerajaan yang dikeluarkan pada 30 April 2015 silam. Isinya, raja Keraton Jogja yang bertakhta sejak 7 Maret 1989 itu memutuskan mengganti nama dan gelarnya.

Dari semula Sultan Hamengku Buwono X Senopati ing Ngalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama Khalifatullah menjadi Sultan Hamengku Bawono Ka 10, Suryaning Mataram Senopati Ing Ngalogo Langgenging Bawono Langgeng, Langgenging Tata Panatagama.

Terpisah, Prabukusumo saat dikonfirmasi soal ini memilih tidak menanggapi secara langsung. Tapi dia memberikan ilustrasi sesuai amanat UU No. 13 Tahun 2012, gubernur DIJ adalah yang bertakhta di kasultanan sebagai Sultan Hamengku Buwono. “Lha kalau sekarang sudah menjadi Hamengku Bawono, maka semestinya sudah tidak sah lagi menjadi gubernur menurut UU,” katanya.

Sebaliknya Yudhaningrat bicara lebih tegas. Dia membantah menerima gaji dari danais sebagai penghageng KPH Parwa Budaya sebagaimana disampaikan HB Ka 10. Menurut dia, apa yang diterima dari danais merupakan honor. “Yang menerima adalah semua pangeran putra HB IX, baik yang ada di Jogja maupun Jakarta. Itu melekat sebagai pangeran dan bukan sebagai gaji penghageng,” tegasnya.

Kalaupun menerima gaji sebagai penghageng, sumbernya dari keraton. Nilainya relatif kecil. Sebulan sebagai manggalayudha prajurit, dia menerima gaji Rp 8.000. Diingatkan, jika hal itu disoal, potensi bermasalah ada yang lebih besar nilainya.

Yakni anggaran miliaran rupiah dari danais yang masuk ke keraton. Penerimanya bukan nama yang sesuai dengan UU Keistimewaan DIJ. Berdasarkan UUK, raja yang bertakhta di Keraton Jogja adalah Sultan Hamengku Buwono. “Ini ada nama lain. Apa ini tidak rawan mengundang masalah,” ingatnya mewanti-wanti.

Yudhaningrat merasa curiga, keputusan pemecatan dirinya hingga tuduhan menerima gaji buta selama lima tahun sebagai upaya mengalihkan isu. “Sangat sistematis,” ungkap pangeran yang di masa mudanya bernama BRM Sulaksmono ini. (kur/kus/laz)

Jogja Raya