RADAR JOGJA – Pemkab Kulonprogo masih menunggu kepastian terkait perpanjangnya kebijakan PTKM di wilayahnya. Namun demikian, pemkab sudah siap melaksanakan.

Wakil Bupati Kulonprogo Fajar Gegana menyampaikan, saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait perpanjangannya penerapan PTKM. Dengan kemungkinan dilanjutkannya kebijakan itu, ia berharap agar masyarakat bisa semakin tertib.

Salah satunya dalam penerapan protokol kesehatan, seperti penggunaan masker dan saling menjaga jarak. Disinggung dampak dari penerapan PTKM terhadap kasus Covid-19 di Kulonprogo, Fajar menyatakan saat ini pihaknya belum dapat menyampaikan secara rinci. Sebab, untuk kasus penularan di Kulonprogo sendiri justru banyak didominasi oleh klaster keluarga.

Untuk itu, ia meminta masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan di orang-orang dekat. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan ketat ketika berada di rumah. “Karena memang pemaparan kasus selama ini tidak berbanding lurus dengan PTKM. Jumlah kasus yang disampaikan itu kan di lingkungan keluarga yang notabene bukan terjadi di kantor atau pusat perbelanjaan. Namun di rumah,” ujar ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kulonprogo ini.

Sementara Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kulonprogo Baning Rahayujati menambahkan, klaster keluarga memang cukup mendominasi penambahan kasus di wilayahnya. Banyaknya kasus dari keluarga ini karena kurang patuhnya masyarakat terhadap protokol kesehatan (prokes). Termasuk ketika berada di dalam rumah.

Dari Gunungkidul dilaprkan, Wakil Bupati Immawan Wahyudi mengatakan, pemberlakukan PTKM masih berlangsung hingga 25 Januari. Ke depan jika opsi modifikasi kebijakan dipilih maka PTKM akan diperpanjang namun dengan adanya sedikit penyesuaian aturan. “Besok (hari ini, Red) saya daring dengan semua panewu. Akan saya sampaikan beberapa hal, salah satunya ya perpanjangan PTKM,” kata Immawan saat dihubungi Kamis (21/1).

Dikatakan, dalam pertemuan virtual itu selain membahas laju perkembangan Covid-19 juga adanya regulasi baru untuk menghindari kerumunan dan lebih meningkatkan disiplin dalam menerapkan prokes. “Banyak poin yang akan saya sampaikan, termasuk soal klaim meninggal karena Covid-19,” ujarnya.
Menurut Immawan, ke depan data mengenai kasus meninggal karena Covid-19 harus ditertibkan. Hanya saja pihaknya belum mau berbicara lebih jauh terkait maksud statemen persoalan klaim meninggal. “Besok saja detailnya,” ucap wabup yang sebentar lagi purna tugas itu.

Di bagian lain, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Gunungkidul Siwi Irayanti mengakui, bantuan sembako kepada warga positif Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri sudah habis. Selama ini sudah menyalurkan lebih dari 1.000 paket sembako bagi masyarakat terdampak. “Paket bantuan berasal dari anggaran belanja tidak terduga (BTT), APBD 2020, dan juga bantuan pihak ketiga,” kata Siwi. (inu/gun/laz)

Jogja Raya