RADAR JOGJA – Sultan Hamengku Bawono Ka 10 melakukan tindakan bersih-bersih terhadap kerabat keraton. Terutama mereka yang mbalela alias membangkang terhadap sabdaraja, dawuhraja , dan sabda jejering raja yang dikeluarkan 2015 silam.

Sabdaraja disampaikan pada 30 April 2015. Isinya, perubahan nama Sultan Hamengku Buwono X menjadi Hamengku Bawono Ka 10. Kemudian dawuhraja pada 5 Mei 2015 tentang pergantian nama putri sulungnya dari GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Terakhir sabda jejering raja berisi sanksi ancaman bagi siapa saja pelanggar sabda HB Ka 10. Bunyinya sebagai berikut:
“Ingsun manut karo dawuhe Gusti Allah, manut karo dawuhe Romo lan leluhur, sing ngganti ingsun dudu keturunan liya. Abdi Dalem, sentana dalem, rayi dalem sing nerak dawuh iki arep tak pocot seka kalenggahane, kudu metu seko Bumi Metaram”.

Bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maknanya, “Saya taat dengan perintah Gusti Allah. Taat dengan perintah ayah dan leluhur. Yang mengganti kedudukan saya sebagai raja bukan keturunan orang lain. Kawula, kerabat, dan adik-adik saya melawan perintah ini bakal dicopot dari kedudukannya dan harus keluar dari Bumi Mataram,” demikian bunyi sabda yang dikeluarkan 31 Desember 2015.

Setelah menunggu lebih dari lima tahun, HB Ka 10 akhirnya merealisasi ancaman tersebut. Terhitung sejak 2 Desember 2020, raja Keraton Jogja itu memecat GBPH Prabukusumo dari jabatan penghageng Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Nitya Budaya.

“Sabanjure kalenggahane Gusti Bandara Pangeran Harya Haji Prabukusumo SPsi minangka Panggedhe ana ing Tatarakiting Peprintahan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat ingsun jabel (Selanjutnya kedudukan Gusti Bandara Pangeran Harya Haji Prabukusumo SPsi sebagai pejabat dalam tata pemerintahan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat saya cabut, Red),” begitu bunyi keputusan pemecatan itu yang tertuang di surat bertajuk DAWUH DALEM: 01/DD/HB 10/Bakdamulud XII/Jumakir 1954/2020.

Pengganti Prabukusumo, HB Ka 10 menunjuk putri bungsunya GKR Bendara. Dia sebelumnya menjabat wakil penghageng KHP Nitya Budaya. Selain Prabukusumo, reshuffle juga menimpa adiknya GBPH Yudhaningrat, penghageng Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Parwa Budaya.
Mantan kepala Satpol PP DIJ itu tergusur oleh keponakannya GKR Mangkubumi. Seperti adiknya Bendara, putri sulung HB Ka 10 itu semula menjadi wakil penghageng KHP Parwa Budaya.

Terkait terbitnya perintah HB Ka 10 itu, Wakil Penghageng Parentah Hageng Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat KPH Yudhahadiningrat menjelaskan, layaknya pejabat di pemerintahan, Prabukusumo tak lagi memegang satupun jabatan penting di keraton. “Bahasanya semacam non job,” ucap Yudhahadiningrat Selasa (19/1).

Romo Noer, demikian sapaan akrabnya, menerangkan, KHP Nitya Budaya semacam kementerian koordinator kebudayaan. Lembaga tersebut membawahkan sejumlah tepas (kementerian). Antara lain tepas pariwisata, museum dan lainnya.

Sedangkan KHP Parwa Budaya layaknya kementerian koordinator kesenian dan agama. Di bawahnya ada Kridhamardawa yang mengurusi tari-tarian keraton. Lalu masjid-masjid, petilasan dan keputren. Sudah setahun lalu kursi Yudhaningrat di Kridhamardawa telah digantikan KPH Notonegoro, suami GKR Hayu, menantu nomor empat HB Ka 10.

Satu-satunya posisi yang tersisa bagi Yudhaningrat tinggal manggalayudha prajurit. Atau semacam panglima angkatan bersenjata. “Itu yang kami belum tahu. Apakah masih dipegang atau Ngarsa Dalem sudah menunjuk penggantinya,” ungkap purnawirawan Brigjen TNI AD ini.

Tentang latar belakang pemberhentian, Romo Noer menyebut lebih karena kinerja. Selama hampir enam tahun, Prabukusumo dan Yudhaningrat tak lagi aktif di keraton. Khususnya sejak 30 April 2015 ketika HB Ka 10 mengeluarkan sabdaraja.

Gusti Yudha, sapaan akrab GPBH Yudhaningrat menanggapi santai pemecatan tersebut. “Dulu diancam dipocot (dipecat, Red) dan diusir dari Bumi Mataram. Sekarang dipocot beneran,” ungkap Gusti Yudha sambil tertawa.

Dengan pemecatan itu, dirinya bersama sang kakak, Gusti Prabu-GBPH Pabukusumo- justru naik pangkat. Menjadi pangeran Merdika seperti Pangeran Notokusumo, pendiri Kadipaten Pakualaman. “Diangkat dua pangeran Merdika di era pandemi Covid-19,” katanya.

Gusti Yudha curiga keluarnya surat pemecatan itu tak lebih sebagai upaya pengalihan isu. Sebab, menantu HB Ka 10, KPH Notonegoro tengah menjadi sorotan di media sosial. Gara-gara membuat postingan membanggakan diri sebagai menantu raja. “Biar isunya bergeser,” ucap dia.

Lain halnya dengan Gusti Prabu. Dia membeberkan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tidak mengenal nama Bawono. “Artinya surat pemecatan ini batal demi hukum. Lha sing salah Ngarsa Dalem, kok nesu,” sindirnya, sambil menyebut gara-gara grogi penulisan nama dirinya dalam surat pemecatan itu terdapat kekeliruan. Tertulis GBPH Prabukumo. Seharusnya GBPH Prabukusumo.

Diceritakan, yang mengangkat dirinya menjadi penghageng adalah mendiang ayahandanya Sultan Hamengku Buwono IX. Dilanjutkan, kakaknya Sultan Hamengku Buwono X. Diakui, bersama adiknya, Gusti Yudha, dirinya sudah tidak aktif di keraton selama enam tahun terakhir. “Sejak keluarnya sabda-sabda yang melanggar paugeran adat,” tegasnya. (kus/laz)

Jogja Raya