RADAR JOGJA – Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) memberikan somasi terbuka untuk Gubernur DIJ Hamengku Buwono X. Somasi berisi desakan untuk mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) No 1 Tahun 2021. Somasi terbuka itu dikirimkan langsung ke Kantor Gubernur di Kepatihan Jogja, Selasa (19/1) siang.

Diketahui, pergub itu mengatur tentang pengendalian pelaksanaan penyampaikan pendapat di muka umum pada ruang terbuka. ARDY menilai, pergub tersebut cacat hukum. ARDY sendiri merupakan aliansi masyarakat yang di dalamnya terdapat lebih dari 30 organisasi yang berbeda.

ARDY memiliki enam poin yang menguatkan agar gubernur bersedia mencabut Pergub No 1 Tahun 2021 itu. Poin pertama soal pendorongan tentara untuk keluar dari barak dan mengurusi urusan sipil. Menurut ARDY, ini tidak sesuai dengan mandat reformasi 1998.

Poin kedua, gubernur dinilai mengandalkan kedok pariwisata untuk berlindung dari kritik atau kontrol publik. Salah satu dasar pembuatan pergub adalah Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.70/UM.001/2016 tentang Penetapan Objek Vital Nasional di Sektor Pariwisata.

Itulah kemudian yang mendasari larangan unjuk rasa di tempat-tempat seperti Malioboro, Gedung Agung, Keraton Kasultanan Ngayogyakarta, Kadipaten Pakualaman, dan Kotagede dengan radius 500 meter dari pagar terluar.
“Celakanya jantung kekuasaan yang hakikatnya pamali kalau luput dari pengawasan rakyat, terletak di lokasi itu seperti kantor gubernur, kantor DPRD DIJ,” kata Yogi Zul Fadhli selaku direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogjakarta.

Kemudian poin ketiga, dalam pergub ada upaya gubernur untuk pengingkaran terhadap demokrasi dan nilai-nilai hak asasi manusia. “Malahan bisa juga menginjak-injak Undang-Undang Keistimewaan (UUK) yang dulu diperjuangkan sendiri. Di Pasal 4 C UUK menyebutkan, pengaturan keistimewaan DIJ dilaksanakan berdasarkan asas, salah satunya demokrasi,” lanjut Yogi.

Lalu poin keempat, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk Provinsi DIJ pada tahun 2019 tercatat 80,67 persen. Angka itu mengalami penurunan sebesar 0,15 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Poin kelima yang disoroti ARDY adalah pergub ini cenderung subjektif dan tidak bertumpu pada pengalaman empirik. Menurut klaim ADRY, sampai saat ini hampir tidak ada aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh. “Misalnya aksi reformasi 1998, kemudian aksi untuk Udin, dan banyak aksi yang lain,” jelas Yogi.

Poin terakhir, pergub dinilai kurang begitu penting. ARDY menilai lebih baik gubernur lebih fokus menangani dampak yang dihasilkan dari pandemi Covid-19 yang masih terjadi sampai saat ini.

Yogi mengungkapkan, apabila dalam waktu sepekan setelah surat somasi terbuka itu dikirimkan dan gubernur masih belum mencabut Pergub, pihaknya akan melakukan beberapa tindakan lanjutan. Seperti melaporkan gubernur ke Komnas HAM, ombudsman, Menteri Dalam Negeri hingga mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung.

Terpisah, Sekretaris Provinsi DIJ Kadarmanta Baskara Aji menyatakan, pihaknya tidak masalah jika ada kelompok masyarakat yang melakukan somasi terkait pergub itu. Menurutnya, itu adalah bagian dari demokrasi.

Namun Aji menggarisbawahi tidak ada niatan sama sekali dari Pemprov DIJ untuk melarang aksi unjuk rasa. “Tujuannya, kami mau menertibkan. Tidak melarang orang unjuk rasa, karena itu dijamin undang-undang. Tapi kan ada peraturan menteri yang memang melarang untuk itu,” jelas Aji. (kur/laz)

Jogja Raya