RADAR JOGJA – Kepala Satpol PP DIJ Noviar Rahmad menjelaskan implementasi pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM) di Jogjakarta tergolong kondusif. Dibandingkan 6 wilayah lainnya, nilai kepatuhan masih tinggi. Terbukti dengan rendahnya jumlah pelanggaran baik oleh individu maupun pelaku usaha.

Berdasarkan data Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), angka pelanggaran di Jogjakarta mencapai 521 pelanggaran. Merupakan kumulatif data dari 11 Januari hingga 18 Januari. Sebagai perbandingan DKI Jakarta dalam rentang waktu yang sama telah mencapai lebih dari 3.000 pelanggaran.

“Kalau dari segi perbandingan di keenam provinsi se-Jawa Bali, tingkat kepatuhan masyarakat di Jogjakarta lebih tinggi. Hingga kemarin (18/1) pelanggaran terdata mencapai 521 di seluruh kabupaten kota di Jogjakarta,” jelasnya dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (19/1).

Detil pelanggaran terdiri dari tiga jenis. Untuk jam tutup operasional 19.00 tercatat 268 pelanggaran. Lalu terkait kapasitas rumah makan sebanyak 180 pelanggaran. Sisanya adalah mekanisme work from home sebanyak 73 pelanggaran.

Dominasi pelanggaran di tempat usaha kuliner menjadi perhatian tersendiri. Noviar meminta para pemilik usaha untuk patuh atas kebijakan PTKM. Terlebih langkah ini guna mengurangi angka sebaran kasus Covid-19.

Pihaknya belum melakukan penyegelan terhadap tempat usaha. Upaya preventif masih dilakukan kepada pemilik usaha. Berupa peringatan dan imbauan untuk patuh terhadap kebijakan PTKM.

“Kalau dari provinsi belum ada penyegelan. Waktu lalu sempat memberikan 12 peringatan, tapi setelah dicek sudah kondusif. Sudah patuh semua. Kalau Bantul infonya ada 5 tempat usaha yang disegel,” katanya.

Dalam kesempatan ini Noviar meluruskan pengertian kebijakan PTKM. Terutama terkait jam operasional tempat usaha kuliner. Pemilik tetap bisa beroperasi melebihi jam 19.00. Dengan catatan tidak melayani santap kuliner di tempat.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Kota. Hanya saja ada sedikit kelonggaran untuk Kabupaten Bantul. Jam operasional dibatasi hingga 20.00.

“Boleh buka sampai jam operasional seperti biasa tapi take away. Tidak boleh dikonsumsi di tempat, harus bawa pulang,” ujarnya.

Noviar menambahkan, guna mengoptimalkan implementasi kebijakan, Satpol PP DIJ beroperasi dalam 6 tim. Tim 1 melakukan pemeriksaan masker. Tim 2 memeriksa kebijakan work from home di setiap perkantoran. Tim 3 berperan memeriksa operasional tempat usaha kuliner. Sementara tim 4, 5 dan 6 memeriksa batas jam operasional malam hari.

Disatu sisi, pembagian tim diakuinya terkendala jumlah personel. Alhasil inspeksi lapangan tidak bisa merata. Pemeriksaan dilakukan pada lokasi yang berpotensi terjadi kerumunan dan pelanggaran PTKM.

“Yang paling sulit dikendalikan warung kopi, lalu tempat makan karena ini tempat nongkrong anak muda. Sebenarnya kuncinya mudah, masyarakat patuh. Karena ini juga demi kebaikan bersama untuk meminimalisir sebaran Covid-19,” tambahnya.(dwi/sky)

Jogja Raya