RADAR JOGJA – Warga RT 6/RW 1 Singojayan, Pakuncen, Wirobrajan merasa keberatan tanah persil dialihfungsikan sebagai pemakaman keluarga tanpa seizin warga sekitar. Surat pengajuan keberatan dilayangkan kepada Wali Kota Jogja sudah dua kali. Terakhir 6 Januari lalu.

Fatah Ansori mengaku terkejut ketika lahan di belakang rumahnya dijadikan tempat pemakaman pasien terkonfirmasi positif Covid-19. Bahkan sampai dua kali. Yang terakhir Selasa (5/1). Padahal tidak pernah ada pengajuan izin ke warga. Meski di lahan tersebut sebelumnya sudah ada makam. “Memang menurut batu nisan di sana makam sudah tradisi ada sejak 1977. Tapi yang membuat kita keberatan pemakaman baru kok selalu ada terus, bahkan terakhir dua kali saya ngalami ada pemakaman jenazah prosedur Covid-19,” ujarnya Minggu (17/1).

Karena itu, dia kembali melayangkan surat keberatan yang ditujukan ke Wali Kota Jogja dengan tembusan ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIJ. Dia mengatakan, pengajuan keberatan tersebut tidak hanya dari pribadinya. Melainkan mendapat dukungan dari 19 warga yang turut keikutsertaannya dalam hal keberatannya tersebut. “Kami mengajukan keberatan atas tanah Pers.57 BI 36/65 yang alihfungsikan menjadi makam keluarga,” katanya.

Fatah menjelaskan status tanah yang digunakan untuk makam keluarga itu merupakan tanah persil dan terletak di Kampung Singojayan, Kalurahan Pakuncen Kemantren Wirobrajan. Tidak jauh dari lokasi rumah pribadinya hanya berbatasan dengan tembok. Persis di belakang tembok tersebut langsung pemakaman. Lokasi makam sangat berdekatan juga dengan hunian warga sehingga memberikan dampak yang kurang baik ke sekitar terutama dampak lingkungan. “Tapi kami tidak bicara dampaknya, tapi kok tidak ada penegakan aturan yang jelas,” ujarnya.

Pasalnya pangalihfungsian tanah persil seluas kurang lebih 300 meter persegi itu tidak pernah ada permintaan izin ke warga sekitar dari pemilik persil untuk dijadikan makam keluarga. Terlebih, jenazah yang dikuburkan di makam keluarga tersebut tidak satupun jenazahnya adalah warga Singojayan. Serta tidak pernah ada izin pemakaman ke warga setiap kali ada pemakaman.

Menurutnya, dari pengakuan kronologis warga sekitar yang lanjut usia atau diklaim warga yang lebih dulu mengetahui sejarah di sana. Pun mereka juga tidak diminta permintaan izin atas keberadaan makam keluarga tersebut. Selain itu, pasalnya pemilik dari makam keluarga atau ahli waris tanah tersebut juga bukan warga Singojayan maupun Kalurahan Pakuncen. “Ini yang menjadi pertimbangan kami mengajukan keberatan. Surat kami yang pertama belum ada jawaban, tapi ada lagi pemakaman baru. Makanya kami layangkan surat kedua kalinya,” tuturnya.

Dalam pengajuan keberatan tersebut tidak ditujukan untuk menuntut apapun. Melainkan poinnya lebih pada ke penegakan peraturan. Sebab, dikatakan bahwa status tanah tersebut tidak jelas status kepemilikan atau ahli warisnya maupun izin peruntukannya menjadi makam.

Meski, pada pengajuan keberatan pertama telah diadakan mediasi dengan tingkat Kalurahan dan Kemantren. Namun tidak juga menghasilkan solusi. “Tidak ada jawaban, maupun bukti kepemilikan serta tidak ada izin peruntukan lahan itu menjadi makam. Selama surat belum dijawab, kami tetap berkeberatan,” tandasnya.

Dia berharap, surat pengajuan keberatan yang dilayangkan dua kali pertama pada 1 Oktober 2020 dan kedua per 6 Januari 2021 lalu dapat segera dijawab oleh Wali Kota Jogja. “Ya kalau itu ternyata sudah sesuai dengan peraturan semuanya kita akan bisa menerima juga. Syukur-syukur nanti juga bisa warga sekitar memakamkan di lahan itu,” tambahnya yang menyebut makam resmi yang ada yakni makam Singojayan dan TPU Pracimalaya Pakuncen.

Namun sebaliknya, jika surat keberatannya ditolak tanpa menunjukkan bukti-bukti kepemilikan dan izin pengalihfungsian tanah persil menjadi makam keluarga. Pengajuan keberatan tidak berhenti dilakukan. “Kami akan naik ke tingkat Gubernur atau Ombudsman,” imbuhnya. (wia/pra)

Jogja Raya