RADAR JOGJA –  Jumlah penerima bantuan sosial (bansos) program sembako di Kota Jogja tahun ini berkurang dari tahun sebelumnya. Bahkan, jumlahnya cukup drastis hingga 2.400 penerima.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Jogja, Tri Maryatun mengatakan, penyebab yang terkoreksi antara lain ada yang kartu keluarga sejahtera (KKS) tidak terdistribusi. Selain itu, ada pula ketidakcocokan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial, dobel penerima dalam satu keluarga, maupun nomor induk kependudukan (NIK) tidak valid.”Cukup banyak yang seperti itu, terpaksa dicoret dari daftar penerima sehingga jumlah penerima pada tahun ini berkurang,” katanya belum lama ini.

Tri menjelaskan pengurangannya cukup banyak yakni hampir 2.400 penerima.Jumlah penerima bansos sembako dari pemerintah pusat pada tahun 2020 yakni 20.804 keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 18.421 KPM pada tahun 2021. Jumlah ini terdiri atas 10.772 keluarga penerima bantuan sembako reguler dan 7.699 keluarga terdampak pandemi Covid-19.”Program sembako ini juga sudah masuk ke tiap KPM dan sudah bisa dibelanjakan ke e-waroeng tiap wilayah untuk kebutuhan pokok,” ujarnya.

Setiap penerima akan memperoleh bantuan non tunai senilai Rp 200 ribu per bulan selama 12 bulan. “Biasanya, para penerima bantuan sembako ini selalu memantau apakah bantuan sudah masuk ke rekening atau belum,” sambungnya.

Pun bantuan dana untuk penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) juga sudah mulai dikirim ke rekening penerima. Ada sejumlah 10.921 keluarga yang tercatat sebagai penerima manfaat PKH di Kota Jogja. “PKH relatif tidak ada yang berubah karena PKH ini kan selalu dinonitor atau update datanya oleh teman-teman pendamping PKH,” jelasnya.

Sedangkan untuk penyaluran bantuan sosial tunai (BST) pihaknya belum memperoleh informasi mengenai data penerimanya di Kota Jogja. Sebab bantuan langsung diserahkan oleh Kementerian Sosial. Namun, pihaknya juga tetap menyiapkan anggaran di APBD Kota Jogja untuk kebutuhan bantuan sosial.  ”Sifatnya berjaga-jaga jika masih ada penduduk miskin yang tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat tersebut,” terangnya.

Dikatakan pihaknya tetap menganggarkan istilahnya untuk jaga-jaga apabila yang KSJPS tidak menerima program bansos dari pusat. ”Disandingkan dulu datanya untuk mengetahui apakan masih ada warga yang belum menerima bantuan sosial di masa pandemi ini atau tidak,” imbuhnya. (wia/bah)

Jogja Raya