RADAR JOGJA – Pemerintah Daerah (Pemda) DIJ merevisi aturan pembatasan tempat kerja atau perkantoran Work From Home (WFH) menjadi 75 persen dan Work From Office menjadi 25 persen. Artinya aktivitas perkantoran hanya diijinkan 25 persen dari kapasitas karyawan.

Revisi ini muncul pasca rapat bersama pemerintah pusat. Hasilnya seluruh kebijakan daerah harus searah dengan pemerintah pusat. Termasuk pemberlakukan porsi WFH di wilayah perkantoran.

“Jadi tidak hanya untuk instansi pemerintah tapi juga swasta. Dari yang awalnya 50 persen menjadi 75 persen agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat,” jelas Kepala Satpol PP DIJ Noviar Rahmad, Selasa (12/1).

Terbitnya kebijakan ini dikuatkan dengan Instruksi Gubernur DIJ Nomor 2 Tahun 2021. Kebijakan ini otomatis merevisi kebijakan sebelumnya. Tercantum dalam Instruksi Gubernur DIJ nomor 1/INSTR/2021 tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM).

Noviar menambahkan, kebijakan WFH, berlaku hingga 25 Januari. Tak hanya untuk aktivitas perkantoran tapi juga kegiatan lainnya. Seperti pembatasan operasional pusat perbelanjaan hingga 19.00.

“Kebijakan ini demi meminimalisir sebaran Covid-19. Apalagi angka sebaran kasus di Jogjakarta cenderung meninggi dalam beberapa waktu belakangan ini,” tambahnya.

Wakil Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIJ Biwara Yuswantana berharap masyarakat dapat memahami revisi kebijakan. Dalam ranah yang lebih luas adalah penyeragaman arah kebijakan di Jawa dan Bali.  Sehingga peran antisipasi sebaran Covid-19 menjadi lebih optimal.

Revisi kebijakan juga berkaca pada kemunculan kasus. Berupa peningkatan kasus di lingkungan perkantoran. Baik instansi pemerintah maupun swasta.

“Catatan kedua tentang kasus-kasus di perkantoran memang cukup banyak di Jogjakarta. Itu yang menjadi latar belakang WFH 75 persen,” ujarnya.

Berikut poin dalam Instruksi Gubernur DIJ Nomor 2/INSTR/2021 tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM) di Jogjakarta berlaku 11 Januari hingga 25 Januari ;

  1. Membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75 persen (tujuh puluh lima persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 25 persen (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara dalam jaringan (daring/online).
  3. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  4. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan, kegiatan restoran makan/minum di tempat sebesar 25 persen (dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dan pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan Pukul 19.00 WIB.
  5. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  6. Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  7. Untuk meningkatkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer, menjaga jarak dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan).
  8. Untuk memperkuat kemampuan tracking dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan tempat tidur, ruang intensive care unit, maupun tempat isolasi atau karantina).
  9. Untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di wilayah masing-masing.
  10. Untuk meningkatkan pengawasan/operasi yustisi dan penegakan hukum lainnya yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.
  11. Untuk memerintahkan kepada Pemerintah Desa/Kalurahan untuk melakukan pencegahan Corona Virus Disease 2019 di wilayahnya dengan memantau akses keluar masuk masyarakat di wilayahnya dan menerapkan protokol kesehatan kepada seluruh masyarakat serta menyampaikan laporan pelaksanaan pada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur. (dwi/sky)
Jogja Raya