RADAR JOGJA – Sebagian besar pelaku ekonomi di Kota Jogja mentaati aturan pembatasan jam operasional hingga pukul 19.00, pada hari pertama pemberlakuan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) di DIJ, tadi malam (11/1). Di Jalan Parangtritis, aktivitas ekonomi masyarakat tampak sepi. Kafe-kafe, toko jejaring, swalayan, memilih patuh dengan menutup usahanya tepat waktu.

Pantauan Radar Jogja selama satu jam dari pukul 19.00 hingga 20.00, suasana sepi juga terlihat di Jalan Katamso, Jalan Mayor Suryotomo, Jalan Mataram, dan kawasan Malioboro. Toko-toko di sepanjang Jalan Malioboro tutup rapi. Demikian pula para pedagang kaki lima (PKL).

Kawasan sepanjang Jalan Malioboro pun bak kota mati alias tidak ada aktivitas ekonomi. Pemberlakuan semi pedestrian juga diterapkan. Ada petugas Dinas Perhubungan yang berjaga di pos pintu masuk Malioboro untuk mengedukasi pengendara kawasan tidak bisa dimasuki kendaraan bermotor.

Lalu lintas juga mulai tampak lengang, tidak ada transaksi jual beli. Meskipun sebagian masih ada yang belum patuh, seperti kalangan PKL yang berjualan di trotoar. Angkringan Kopi Jos pun yang terkenal jam-jam itu mulai dipadati pelaku kuliner, juga tertib menutup lapak mereka.

Memasuki kawasan Kotabaru, juga sama. Hanya restoran mi kekinian yang tampak masih membuka operasional, namun khusus melayani take away. Gerbang restoran telah ditutup, tanda sudah tidak melayani makan di tempat.
Kawasan Alun-Alun Utara hingga Alun-Alun Selatan juga telah patuh menutup usahanya. Hanya sebagian pelaku lesehan di Alkid sedikit menutup lapaknya agak telat, yakni pukul 20.00.

Namun demikian, tidak untuk kawasan Jalan Tamansiswa. Sepanjang jalan ini nampak masih hidup aktivitas ekonominya. Sebagian besar toko jejaring, kafe, restoran, maupun restoran kekinian yang sama, juga telah patuh menutup usahanya untuk makan di tempat.

Hanya yang tampak ramai adalah para PKL yang berjualan di atas trotoar. Terlebih para pembeli di beberapa titik terlihat masih duduk-duduk nongkrong usai makan maupun tengah mengantre makanan. Ada beberapa yang tidak mengenakan masker dengan benar, sedang merokok, dan bercakap dengan rekannya.

Kepala Satpol PP Kota Jogja Agus Winarto mengatakan, Surat Edaran (SE) Wali Kota Jogja 443/025/SE/2021 tentang kebijakan PTKM akan dikawal hingga tuntas. Titik pantauan tersebar di seluruh wilayah Kota Jogja. Hanya titik Gumaton (Tugu, Malioboro, Keraton) menjadi titik pemantauan utama. “Ya, kami tetap kawal SE itu,” katanya.

Agus menjelaskan, titik Gumaton menjadi lokasi yang berpotensi selalu dijadikan tempat untuk berkumpul. Pemantauan dan pengawasan bersifat mobile patroli. Petugas disiagakan untuk melakukan patroli di titik-titik itu, termasuk mendapat backup dari Sarpol PP DIJ. “Untuk yang di wilayah, kami bekerjasama dengan kemantren di backup teman-teman BKO,” ujarnya.

Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan tidak sebatas poin-poin sesuai ikhwal yang diatur dalam SE itu, melainkan juga terkait pengawasan protokol kesehatan (prokes) 5M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menghindari mobilitas. “Yang penting kami terus berupaya untuk mengendalikan sebaran virus, dan berupaya masyarakat patuh terhadap kebijakan PTKM,” jelasnya.

Terkait penindakan, pihaknya tetap akan berlakukan sanksi tegas bagi pelanggar yang tidak patuh terhadap kebijakan ini. Demikian pula potensi kerumunan juga akan dibubarkan hingga menutup tempat usaha yang melanggar jam operasional. “Ya, kami tetap tegur lisan dulu. Kalau nggak nurut, kami lakukan peringatan tertulis. Setelah 3×24 jam masih ngeyel, ya sebaiknya tutup dulu,” terangnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan Kota Jogja Yunianto Dwisutono mengatakan, mulai Senin (11/1) sudah diberlakukan jam operasional toko swalayan, toko jejaring, pusat perbelanjaan atau mal dan kawasan pertokoan. Jam operasional sampai pukul 19.00. “Iya dong, tanpa kecuali,” katanya.
Tidak boleh ada alasan bagi toko jejaring dan swayalan untuk tidak mematuhi kebijakan itu. Sebab, terkait SE yang mengatur kebijakan ini juga dinilai sudah disosialisasikan secara menyeluruh. “Jadi tidak ada alasan tidak tahu ada aturan baru,” tandasnya.

Termasuk untuk pembatasan jam operasional pasar rakyat sampai dengan siang hari saja. Kecuali untuk Pasar Giwangan, karena merupakan pasar induk yang mengakomodasi para suplayer dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan pokok. “Namun demikian tetap mengedepankan prokes ketat dan diwajibkan membawa surat keterangan sehat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Pedagang Prawirotaman Paryanto mengatakan, dampak dari pembatasan ini dagangannya semakin sepi. Sebab, biasanya pelanggan paling banyak datang dari para pedagang-pedagang lesehan yang menjualkan dagangan sore sampai malam. “Untuk lesehan-lesehan kayak pecel lele, kan bukanya sore. Pelanggan kami banyak dari mereka,” katanya.
Diakui, selama pandemi pendapatannya semakin menurun. Dari biasanya bisa menyembelih 100 kg ayam, saat ini hanya sekitar 60-80 kilogram. “Itu saja kadang-kadang bawa pulang lagi. Gak habis langsung. Tambah pembatasan lagi, dampaknya jualannya tambah sepi,” ungkapnya.

Tidak Sebanding Peningkatan Kasus

Salah satu upaya untuk menangani pasien positif virus korona adalah dengan menambah kapasitas fasilitas kesehatan (faskes). Namun, menurut Dinas Kesehatan DIJ, penambahan faskes tidak sebanding dengan peningkatan kasus positif Covid- di DIJ.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DIJ Endang Pamungkasiwi mengungkapkan, kasus positif Covid-19 mengalami peningkatan signifikan beberapa waktu ini. “Dalam beberapa hari terakhir memang terjadi peningkatan signifikan,” ujar Endang Senin (11/1).

Endang menjelaskan, pada 10 Januari 2021 terdapat penambahan 282 kasus positif Covid-19 di DIJ, sehingga total kasus terkonfirmasi menjadi 14.929 kasus. Bahkan pada 8 Januari lalu DIJ sempat mencatatkan rekor penambahan tertinggi yakni 379 kasus dalam satu hari saja.

Saat ini kasus aktif yang dilaporkan di DIJ berjumlah 4.117 kasus. Pasien itu mendapat perawatan di RS rujukan Covid-19, shelter, maupun isolasi mandiri di rumah masing-masing. “Hal itu menandakan penularan di masyarakat terjadi cukup pesat,” tuturnya.

Endang menjelaskan, akibat penambahan kasus saat ini tingkat keterisian tempat tidur non critical di 27 RS rujukan Covid-19 telah mencapai 91,9 persen. Rinciannya, dari 642 total kapasitas tempat tidur, telah digunakan 590, sehingga saat ini masih tersisa 52 tempat tidur.

Adapun tingkat keterisian tempat tidur untuk pasien kritis mencapai 67,1 persen. Rinciannya dari 76 total kapasitas tempat tidur, 51 di antaranya telah digunakan. Saat ini tersisa 25 tempat tidur. “Idealnya untuk penggunaan tempat tidur di RS adalah di bawah 70 persen,” terangnya.

Pemprov DIJ sudah berupaya untuk menambah kapasitas faskes di beberapa rumah sakit yang ada. Mereka juga sudah berupaya menambah tenaga kesehatan (nakes) dengan melakukan perekrutan beberapa waktu lalu. “Tapi pertumbuhan fasilitas kesehatan tidak seiring dengan pertumbuhan kasus,” ungkapnya. (wia/kur/laz)

Jogja Raya