RADAR JOGJA – Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM) Jogja terpaksa kehilangan pendapatan selama dua minggu. Ini karena dampak kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) untuk pengendalian kasus Covid-19 di DIJ 11-15 Januari 2021.

Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM) Desio Hartonowati mengatakan, lesehan malioboro konsumen utamanya adalah wisatawan. Karena pedagang melakukan aktivitas ekonomi berada dalam kawasan destinasi wisata Malioboro, otomatis turut terdampak terhadap kebijakan PTKM.

“Dampaknya teman-teman lesehan tidak bisa jualan, karena selesai buka, selang 30 menit sudah harus tutup lagi, Kan gak mungkin itu,” kata Desio kemarin (10/1).

Ia menjelaskan, diperkirakan 50 persen dari total 56 anggota PPLM, baik 36 anggota resmi dan 20 belum masuk keanggotaan, yang memutuskan tidak membuka lapak lesehan malam mereka. Terpaksa dua pekan ke depan kehilangan pendapatan selama kebijakan PTKM diterapkan.

“Masalah buka atau tidak, saya serahkan ke teman-teman. Tetapi saya pribadi dan beberapa teman sudah memutuskan untuk tidak buka, karena mepetnya waktu yang tidak memungkinkan,” ujarnya.

Selama dua pekan tidak berpenghasilan, sebab lesehan Malioboro merupakan pendapatan utama mereka. Kebanyakan dari mereka tidak berencana untuk beralih jualan online dikarenakan segmentasi konsumennya merupakan wisatawan, bukan warga sekitar. Dan yang disuguhkan juga suasana khas Malioboro.

“Jadi sulit untuk berpindah ke online. Beberapa lesehan sudah mencoba jualan online saat awal-awal pandemi online, tapi gagal. Harapan dari para pedagang, kebijakan ini tidak diperpanjang lagi. Sudah cukup sampai 25 Januari saja,” tambahnya.

Ketua Koperasi Tridharma Rudiarto memahami terkait kebijakan PTKM untuk mengendalikan kasus Covid-19 agar tidak menyebarluas. “Teman-teman PKL sadar betul untuk bisa ikut berpartisipasi dalam mengurangi penularan Covid-19. Intinya, kita suka nggak suka ya mau nggak mau, gitu kan,” katanya.

Dia juga bisa memastikan pengetatan itu bisa dilakukan seluruh anggotanya. Dan tepat pukul 19.00, Malioboro bisa steril dari 920 anggota PKL Koperasi Tridharma yang masih membuka lapak. “Tentu pukul 19.00 sudah pasti harus steril, tidak ada lagi yang beraktivitas jualan,” tambahnya.

Kendati demikian, dampak ekonomi juga sudah pasti dirasakan. Meski upaya ini dinilai positif lebih pada skala prioritas kesehatan untuk menekan sebaran virus korona. Namun di sisi lain dampak perekonomian untuk para PKL turut tergerus lagi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Krisnadi Setiawan mempertanyakan penerapan PTKM dibanding PSBB. Menurutnya. PSBB punya payung hukum buatan pemerintah pusat sendiri yaitu Permenkes 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covi-19.

Menurut dia, kebijakan yang tidak jelas payung hukumnya dalam konteks penyelesaian pandemi hanya akan sia-sia dan tidak efektif, karena substansi pencegahan yaitu test-tracing-treatment tidak diatur. Tidak adanya pembatasan mobilitas, pemenuhan kebutuhan dan hanya berupa instruksi kepala daerah tanpa sanksi jelas, tidak akan berjalan di lapangan.

“Selain merugikan masyarakat karena tidak mendapatkan pelayanan publik, yang paling parah adalah tidak adanya efek pengurangan tingkat penularan Covid-19,” katanya.

Mantan anggota Pansus Pengawasan Covid-19 DPRD Kota Jogja itu menyindir pemkot yang malah menutup semua kegiatan ekonomi mulai pukul 19.00 selama dua minggu ke depan. Padahal rekomendasi pansus untuk menutup kawasan Tugu hingga Titik Nol Kilomer selama 12 jam pada malam tahun baru lalu, diabaikan.

“Sudah saatnya pemerintah berhenti bercanda dalam menghadapi pandemi ini. Masyarakat membutuhkan kepemimpinan yang tegas dan bijaksana,” ungkap Krisnadi. (wia/laz)

Jogja Raya