RADAR JOGJA – Seiring munculnya kebijakan PTKM, beberapa agenda budaya justru tidak terdampak ditunda. Sebab Kundha Kabudayan Kota Jogja tetap menggelarnya secara virtual.

Kepala Kundha Kabudayan Kota Jogja Yetti Martanti mengatakan, optimalisasi agenda kebudayaan untuk mengisi bulan Januari bakal tetap terlaksana. Direncanakan akan banyak menyampaikan terkait nilai-nilai budaya. Namun kegiatan ini akan disampaikan melalui media film. “Kami juga bisa lakukan kegiatan-kegiatan lain melalui kanal youtube kami,” kata Yetti.

Yetti menjelaskan, agenda yang selama ini digelar secara langsung atau offline akan beralih ke online secara virtual. Ini dilakukan semata agar nilai-nilai budaya tetap tersampaikan dengan baik ke masyarakat. “Kebetulan juga kan kita membuatnya di tahun anggaran sebelumnya,” ujarnya.

Dengan demikian, mengawali tahun di bulan Januari ini ditargetkan ada transfer nilai budaya ke masyarakat. Meskipun masih dalam keadaan pembatasan setiap aktivitas di bidang seni budaya. “Jadi upaya memberikan nilai-nilai budaya dan mensosialisasikan serta mengedukasi ke masyarakat tetap berjalan,” jelasnya.

Direncanakan tidak hanya khusus bulan Januari saja, melainkan berbagai kegiatan kebudayaan selama 2021 akan dikonsepkan virtual. Disamping memang masih dalam situasi pandemi Covid-19. “Ya kita lebih utamakan daring sih, virtual akan lebih banyak,” tandasnya.

Seperti evaluasi pelaksanaan kegiatan budaya melalui daring tahun lalu diklaim meningkat. Artinya masyarakat sudah mulai memahami untuk mendapatkan informasi selain dari secara langsung juga bisa melalui media-media virtual.

TIDak Patuhi PTKM, Pelanggar Bisa Dipenjara

Sementara itu dari Gunungkidul dilaporkan, sanksi pelanggar PTKM disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. Kategori berat bisa dipidanakan. Merujuk pasal dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pelanggar bisa disanksi pidana kurungan badan selama 1 tahun dan denda maksimal Rp100 juta.

Kapolres Gunungkidul AKBP Agus Setiawan mengatakan, sanksi pidana diharapkan dapat mendorong masyarakat agar mematuhui PSTKM yang diberlakukan, 11 Januari-25 Januari 2021. “Contoh pelanggaran kerumunan. Kalau memenuhi unsur, bisa dipidana,” kata Agus Setiawan saat dihubungi Minggu (10/1).

Pengetatan secara terbatas itu mencakup seluruh aspek. Pertama, pengetatan di tempat kerja dengan menerapkan bekerja di rumah atau work from home (WFH) sebanyak 50 persen. Artinya, 50 persen masuk, 50 persen mengikuti WFH, baik negeri maupun swasta.

Kemudian untuk kegiatan belajar mengajar, dia mengatakan hal itu tetap akan dilaksanakan secara daring di semua jenjang pendidikan. Untuk sektor esensial yang berkaitan kebutuhan pokok, masyarakat tetap beroperasi 100 persen, dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan lebih diperketat.

“Sementara jam operasional toko dan objek wisata maksimal sampai pukul 19.00, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” ujarnya.
Untuk tempat ibadah dan angkutan umum juga tetap dapat digunakan dengan aturan maksimal 50 persen dari kapasitas. Sedangkan pembatasan jam operasional perbelanjaan, mal, dan toko jejaring sampai pukul 18.00.

Khusus untuk pembangunan konstruksi tidak ada pengetatan, yakni 100 persen, dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. “Bagi wisatawan wajib menunjukkan dokumen negatif rapid test antigen,” ucapnya.
Terkait dengan PSTKM itu, bersama Pemkab Gunungkidul dalam beberapa hari terakhir menggencarkan sosialisasi. Petugas juga akan melakukan razia di pintu masuk wilayah perbatasan dan tempat wisata.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Gunungkidul Johan Eko Sudarto memastikan bahan pokok di seluruh pasar akan mencukupi selama PSTKM. Meski demikian beberapa harga komoditas harga terpantau naik. “Pasar beroperasi 100 persen dan fokus kami pada pengetatan prokes,” katanya. (wia/gun/laz)

Jogja Raya