RADAR JOGJA – Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba menyebut ada kesan antikritik dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur (Pergub) DIJ Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka. Terutama pada pasal 5.

Kamba mengatakan, bisa jadi keluarnya Pergub DIJ nomor 1 Tahun 2021 tersebut imbas dari peristiwa ricuh pada aksi demo penolakan Undang-undang Omnibuslaw Cipta Kerja, pada 8 Oktober 2020 lalu.

Pada yang ditetapkan Gubernur DIJ Sultan Hamengku Buwono (HB) X Senin pekan lalu (4/1) itu dimaksudkan agar penyampaian pendapat di muka umum pada  ruang terbuka dilakukan dengan tertib, beretika dan damai.

“Salah satu tujuan Pergub adalah menjamin ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan pendapat di muka umum pada ruang terbuka seperti dituliskan dalam asal 3 huruf a,” ujarnya  Senin (11/1).

Kamba menilai, ada hal yang menarik untuk dikaji dari Pergub tersebut. Yakni dalam pasal 5 yang menyebutkan penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di ruang terbuka untuk umum di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali di kawasan; Istana negara gedung agung; Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningkrat; Keraton Kadipaten Pakualaman; Kotagede dan Malioboro, dengan radius 500 meter dari pagar atau terluar.

Menurut dia, ada kesan antikritik di dalam Pergub tersebut karena pasal 5 huruf e soal pengecualian Malioboro sebagai ruang terbuka dalam menyampaikan pendapat.

Terlebih di Jalan Malioboro ini terdapat setidaknya ada dua kantor publik sebagai tempat penyampaian aspirasi yakni Kantor DPRD DIJ dan Kantor Gubernur DIJ. “Yang selama ini sering dijadikan tempat para demonstran untuk menyampaiakan pendapat jika ada kebijakan yang dinilai tidak sesuai,” katanya.

Kamba menambahkan, pengaturan tentang penyampaian pendapat di muka umum berupa aksi unjuk rasa sudah jelas diatur secara khusus di Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di muka umum. Dia juga mengingatkan Pergub tidak masuk hierarki perundang-undangan, karena itu Pergub ini tidak boleh dijadikan acuan pemidananan oleh aparat kepolisian di DIJ.

“Artinya, bahwa jika suatu perbuatan hukum sudah diatur secara khusus di dalam bentuk peraturan peundang-undangan, maka penegak hukum harus konsisten memakai undang-undang khusus sebagai acuan pemidanaannya,” kata dia.  “Dalam aturannya pergub itu lebih kepada peraturan administratif yang bersifat internal di suatu lembaga,” tambahnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana menilai, Pergub ini sebagai antisipasi agar terulang demo anarkis seperti beberapa waktu lalu. Pengecualian lokasi larangan demo itu adalah area khusus dan cagar budaya.

Seperti Malioboro, kata Huda, yang juga pusat ekonomi dan wisata, jika ada aksi demonstrasi yang anarkis dampaknya bisa luas. “Sangat wajar (Pergub) itu. Harapanya penyampaian pendapat umum dilakukan sesuai koridor agar tidak banyak merugikan pihak lain,” ujarnya. (pra/sky)

Jogja Raya