RADAR JOGJA – Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan ketat aktivitas masyarakat  untuk membendung penularan kasus Covid-19.  Aturan ini  berlaku di Pulau Jawa – Bali mulai 11 – 25 Januari 2020 termasuk DIJ.

Pemprov DIJ tengah mengkaji pembatasan pergerakan se-Jawa Bali. Kebijakan ini mencuat saat rapat bersama Presiden, Menteri dan Gubernur dari seluruh Indonesia. Fokusnya adalah pembatasan mobilitas orang di wilayah Jawa dan Bali.

Dalam hasil rapat tersebut diputuskan bahwa ada skema pembatasan pergerakan. Kebijakan ini serupa dengan kebijakan saat libur natal dan tahun baru. Hanya saja implementasi lebih ketat. Terutama terkait jam operasional tempat hiburan dan cafe.

“Ini pak Gubernur rapat dengan jajaran Presiden, Menteri dan para Gubernur. Hampir sama dengan aturan saat libur natal dan tahun baru. Cuma ini berlaku dari 11 sampai 25 Januari,” jelas Sekprov Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji, Rabu (6/1).

Kebijakan ini juga menyasar jam operasional kerja. Baik bagi pegawai negeri maupun swasta. Langkah ini untuk mengantisipasi sebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dari seluruh sektor.

Komposisi yang ditawarkan adalah skema work from home (WFH) sebesar 75 persen. Lalu untuk unit usaha berupa jam operasional maksimal hingga 19.00. Kapasitas kunjungan dibatasi 50 persen. Termasuk tempat ibadah sebanyak 50 persen jemaah dari kapasitas total.

Hanya saja, Aji memastikan tidak semua kebijakan pemerintah pusat diadaptasi sepenuhnya. Tetap ada penyesuaian terhadap kondisional daerah. Tujuannya agar kebijakan berlaku efektif dan efisien.

“Saya kira itu jadi bahan yang disampaikan secara umum tetapi kepala daerah diminta untuk menyesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing. Yang disampaikan itu jadi acuan untuk dalam rangka menyusun regulasi,” katanya.

Disinggung tentang payung kebijakan, Aji belum bisa menentukan. Jajarannya meminta Biro Hukum untuk mengkaji kebijakan yang pas. Hanya saja besar kemungkinan menggunakan Instruksi Gubernur DIJ. Hal yang sama diterapkan saat libur natal dan tahun baru.

Dalam tahapan ini pihaknya juga akan melibatkan para Bupati dan Walikota. Ini karena penerapan kebijakan langsung oleh pemerintah Kabupaten maupun Kota. Rapat pembahasan akan dipimpin oleh Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemprov DIJ.

“Kamis pagi (7/1) pak Wagub (Pakualam X) selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 akan memimpin rapat bersama bupati walikota. Final kebijakan sepeti apa besok,” ujarnya.(dwi/sky)

Jogja Raya