RADAR JOGJA – Pemprov DIJ akan mendapatkan dana keistimewaan (danais) sebesar Rp 1,32 triliun untuk tahun 2021. Jumlah ini sama dengan yang didapatkan DIJ pada tahun lalu.

Alokasi danais tahun 2021 akan banyak digunakan untuk kepentingan kebudayaan. “Peruntukannya untuk urusan kebudayaan sekitar Rp 776 miliar, tata ruang Rp 483 miliar, kemudian untuk kelembagaan Rp 35 miliar dan sisanya untuk pertanahan,” ungkap Paniradya Pati Keistimewaan DIJ Aris Eko Nugroho.

Aris kemudian merinci salah satu anggaran untuk kebudayaan digunakan untuk pengadaan tanah di Gesing. Dia menyebut anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan itu mencapai Rp 50 miliar. “Ada juga dana untuk desa mandiri budaya, sekitar Rp 18 miliar. Itu yang berbeda di tahun 2021. Lainnya masih meneruskan kegiatan yang sudah didesain tahun 2020,” ujarnya.
Aris juga menjelaskan mulai tahun 2021 ini organisasi perangkat daerah (OPD) akan ikut memanfaatkan danais. Dengan demikian diharapkan penyerapan danais ini bisa merata.

Sementara itu untuk penggunaan danais tahun anggaran 2020, diakui belum termanfaatkan 100 persen. Dia menyebut faktor pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab anggaran itu belum terserap secara keseluruhan. “Penyerapan hampir 96 persen, tapi masih perlu dihitung lagi,” tandas Aris.
Terpisah, aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba mengatakan, pengawasan dan pelibatan masyarakat penting untuk mengawasi penggunaan danais. Termasuk juga ada pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, danais yang jumlahnya begitu besar sangat rawan untuk disalahgunakan. “Banyaknya dana keistimewaan itu rawan diselewengkan dan dapat melahirkan benih-benih korupsi. Maka JCW mendorong KPK untuk melakukan pengawasan secara ketat,” kata Kamba ke Radar Jogja. (kur/laz)

Jogja Raya