RADAR JOGJA – Langkah pembatasan sosial berskala besar (PSBB), apalagi karantina wilayah, sepertinya tidak menjadi opsi bagi Pemprov DIJ. Kendati angka positif Covid-19 terus bertambah. Rabu (30/12) kasus positif menyentuh angka 296 dalam sehari. Yang kembali memecahkan rekor kasus harian di provinsi ini.

Sebagai gantinya, Pemprov DIJ punya “solusi sementara” berupa surat kepada para kepala daerah di seluruh DIJ, minus wali kota Jogja. Surat berisi instruksi untuk melakukan penutupan di tempat-tempat wisata mulai pukul 18.00 atau tidak ada kegiatan malam hari.

Sekretaris Daerah Provinsi DIJ Kadarmanta Baskara Aji membenarkan isi instruksi dalam surat tersebut. Ketika disinggung mengapa Pemkot Jogja tidak dituliskan dalam instruksi itu, Aji punya jawaban yang cukup menarik.
“Kota karena sifatnya kompleks, diatur sendiri oleh kota. Itu sudah menjadi kesepakatan pada saat pertemuan sebelumnya di pemprov,” kata Aji saat ditemui di kantornya, Kompleks Kepatihan, Jogja, Rabu (30/12).

Mantan kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIJ ini kemudian bicara soal kemungkinan PSBB di DIJ. Menurutnya, memang banyak yang sudah menyarankan hal itu ke Pemprov DIJ. Namun, PSBB sulit dilakukan. “Kita batasi pergerakan manusia saja,” jelasnya.

Aji juga menjelaskan PSBB bukan hanya kewenangan dari pemprov saja. Tapi juga harus ada rekomendasi dan persetujuan langsung dari Kementerian Kesehatan.

Sementara itu, desakan untuk pemberlakuan PSBB atau karantina wilayah juga disuarakan Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah DIJ. Hal itu disampaikan melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah.
Ketua LHKP Muhammadiyah DIJ Suwandi Danu Subroto dalam seruannya menyampaikan, pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota segera melakukan karantina wilayah secara efektif dan tegas. Kemudian menutup tempat-tempat yang bisa jadi lokasi berkumpulnya masyarakat, termasuk tempat-tempat wisata di seluruh DIJ.

Selain itu, LHKP juga meminta untuk dilakukan segala bentuk kerumunan massa di tempat umum, baik berupa hajatan, pengajian, perayaan akhir atau awal tahun, dan sejenisnya. Juga tuntutan penegakan protokol kesehatan dengan pengerahan sumber daya secara optimal, dengan perkecualian untuk kondisi kedaruratan khusus.

“Situasi saat ini sudah semakin mengkhawatirkan,” tegas Suwandi. Ia juga berpesan kepada masyarakat agar memperhatikan keterangan kesehatan dari pihak otoritas, sehingga DIJ dapat keluar dari musibah pandemi ini.
Secara khusus kepada warga Muhammadiyah, ia meminta untuk menjadi pelopor dan teladan di dalam mengurangi persebaran Covid-19. Sementara di saat yang sama harus terus memberikan pelayanan. (kur/laz)

Jogja Raya