RADAR JOGJA – Keengganan Pemkot Jogja me-lockdown kawasan Tugu-Malioboro-Keraton (Gumaton) membuat keseriusan penanganan Covid-19 di Kota Jogja dipertanyakan. Rekomendasi Pansus Pengawasan Covid-19 DPRD Kota Jogja itu juga sesuai dengan pernyataan pemkot saat rapat pansus.

Ketua Pansus Pengawasan Covid-19 DPRD Kota Jogja Antonius Fokky Ardiyanto menyebut, penolakan pemkot seperti yang disampaikan Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP), menunjukkan pemkot tidak peka terhadap keselamatan dan kesehatan rakyatnya. “Padahal setiap rapat pansus, Dinkes selalu menyampaikan setiap habis liburan panjang, tingkat paparan Covid-19 pasti meningkat,” kata Fokki Selasa (29/12).

Dia juga mempertanyakan, statement HP yang masih mengandalkan penerapan protokol kesehatan selama liburan. Menurutnya, itu berarti tidak adanya koordinasi di internal pemkot. Padahal, saat liburan Natal lalu Kepala Satpol PP Kota Jogja sudah mengaku kewalahan menangani kerumunan di keramaian.
“Artinya Wawali tidak melihat fakta setiap libur panjang kesulitan menjaga kawasan Gumaton. Dampaknya Dinkes sendiri menyebut selalu ada tambahan kasus,” ungkapnya.

Politisi PDIP itu juga menyindir teori balon yang disampaikan HP. Hal itu disebutnya menunjukkan ketidakmampuan satgas dalam memetakan situasi dan kondisi di malam tahun baru. “Terutama dalam menjaga keselamatan dan kesehatan warga Kota Jogja,” ujarnya.

Fokki pun kembali mengingatkan, rekomendasi akhir yang disampaikan Pansus tersebut hanya pada saat malam tahun baru. Saat diprediksi akan ada kerumunan pengunjung yang tidak terkendali di kawasan Gumaton. Jika hal itu diabaikan, ia mengingatkan tentang konsekuensi pidana.

Dia mencontohkan seperti kasus kerumunan acara Rizieq Shihab, yang membuat beberapa kepala daerah dipanggil kepolisian. “Ada indikasi pidana seperti kasus Rizieq Shihab dalam versi lain,” tuturnya.

Karena itu, Fokki kembali meminta pemkot untuk bisa menindaklanjuti rekomendasi pansus. Terlebih sudah terdapat payung hukum yang cukup untuk melakukan penutupan kawasan Gumaton selama 12 jam pada malam tahun baru. Mulai dari Maklumat Kapolri hingga Instruksi Gubernur DIJ Nomor 7/2020 tentang Prokes Libur Nataru. Bahkan dalam Ingub DIJ sudah ada instruksi untuk penutupan rumah makan, kafe dan kawasan wisata pukul 22.00, mulai 24 Desember hingga 8 Januari. “Apakah Tugu, Malioboro, Titik Nol hingga Alun-Alun Kidul itu bukan tempat wisata?” ujarnya, setengah bertanya.

Sebelumnya HP menyebut rekomendasi dari Pansus Covid-19 DPRD Kota Jogja itu masih dikaji. Karena ada konsekuensi dalam penerapannya. Dia pun perlu menyamakan persepsi tentang penutupan kawasan Gumaton itu.

“Apakah yang dimaksud semua dari Tugu sampai Keraton harus tutup toal pukul 18.00-06.00 di malam tahun baru? Artinya, apakah kendaraan, arus orang dan pertokoan ditutup, atau yang bagaimana?” katanya.

HP juga tidak sepakat dengan penggunaan istilah lockdown. Dia menyebut istilah yang popular pada awal pandemi dulu itu terkesan ngeri dan traumatis. Dia lebih sepakat dengan penutupan. “Jangan memakai istilah lockdown. Memang mengusulkan malam tahun baru dari Tugu sampai Titik Nol ditutup,” pintanya. (pra/laz)

Jogja Raya