RADAR JOGJA – Banyak pihak terus menyarankan Provinsi DIJ melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal ini dinilai perlu dilakukan untuk menekan laju penularan Covid-19.

Terbaru, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIJ juga memberikan saran serupa kepada Pemprov DIJ. Seperti yang diungkapkan sekretaris KSPI DIJ Irsad Ade Irawan.

Menurut Irsad, KPSI menilai DIJ telah memenuhi persyaratan diterapkannnya PSBB karena telah terjadi transmisi lokal. Kemudian terjadi lonjakan luar biasa kasus penambahan positif Covid-19. “Beberapa hari lalu kan sempat pecah rekor dua hari beruntun,” katanya Senin (28/12).

Kendati demikian, Irsad juga menegaskan bahwa penerapan PSBB jangan sampai menimbulkan masalah baru bagi warga DIJ. Khususnya kalangan pekerja atau buruh. Potensi masalah baru yang dapat muncul seiring penerapan PSBB adalah PHK masal, putus kontrak kerja. “Dirumahkannya buruh tanpa upah, dan pemotongan upah terhadap buruh,” ungkap Irsad.

KPSI DIJ juga mendorong perlunya dilakukan riset cepat terhadap manfaat dan efek negatif dari penerapan PSBB di Jogjakarta. Misalnya kajian tentang proses birokrasi, komunikasi publik, pengawasan dan penegakan PSBB, dampak pemberlakuan PSBB dan solusi bagi masyarakat terutama buruh.

“Pemprov juga harus memberikan subsidi jatah hidup kepada pekerja/buruh terdampak PSBB sebesar upah minimum provinsi (UMP) DIJ 2021 sebesar Rp 1.765.000,” tandasnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi DIJ Kadarmanta Baskara Aji menyatakan, pemprov sampai saat ini masih menampung masukan soal PSBB di DIJ. “Nanti akan kami bahas bersama Gugus Tugas Covid-19 DIJ,” katanya.
Menurut Aji, PSBB perlu dipikirkan secara matang. Apalagi saat ini penularan Covid-19 levelnya sudah antartetangga dan juga keluarga. (kur/laz)

Jogja Raya