RADAR JOGJA – Pemkot Jogja belum memutuskan untuk melakukan penutupan akses atau lockdown selama 12 jam di kawasan Tugu hingga Titik Nol Kilometer pada malam pergantian tahun. Pertimbangannya, penutupan justru akan berpotensi menimbulkan kerumunan di titik-titik lain.

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) mengatakan, sampai saat ini opsi yang dilakukan masih sama yakni lebih mengutamakan peningkatan protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Seluruh pihak dilibatkan, baik petugas Satpol PP, TNI, Polri, termasuk tim satgas pemkot, provinsi, maupun wilayah untuk dikerahkan ke lapangan.

“Kami mengambil keputusan bahwa akses tetap dibuka sampai malam tahun baru,” kata JP di Ruang Sadewa, Kompleks Balai Kota Timoho, kemarin (28/12).

Dikatakan, ketika satu titik dari sepanjang Tugu sampai Titik Nol Kilometer dilakukan penutupan akses, jstru titik-titik atau tempat lain akan berpotensi terjadi kerumunan baru. “Artinya akan seperti balon, ketika satunya ditutup yang lain pasti menggelembung. Makanya kami membuka akses supaya tidak ada kerumunan,” ujarnya.

Saat ini yang diutamakan adalah menjaga dan memastikan agar seluruh masyarakat, baik warga kota maupun pendatang, merasa aman dan nyaman. Salah satunya dengan penguatan agar prokes bisa terlaksana dengan baik.
Begitu juga orang yang datang ke Jogja, sebagian besar mereka harus sudah memperoleh surat rapid test antigen atau swab test PCR. “Jadi mereka yang datang ke Jogja sebagian besar adalah orang-orang yang sehat,” jelasnya.

Ditanya strategi mencegah kerumunan di kawasan Malioboro, HP mengatakan petugas gabungan, termasuk komunitas di Malioboro turut dilibatkan dan disiagakan untuk melakukan pengawasan prokes di lapangan. Seperti mengurai kerumunan dan mengingatkan bagi pengunjung, pendatang, atau warga kota yang abai prokes, terutama penggunaan masker dengan benar.

“Untuk kerumunan-kerumanan nanti, teman-teman yang bertugas bisa menghalau. Kami terjunkan seluruhnya,” terangnya. Petugas setiap gate zonasi juga bisa melakukan penghentian ketika satu zona tertentu kapasitasnya sudah penuh.

“Karena sistem kita, setiap orang yang scan terhitung begitu 500 orang, ada sistem yang menotifikasi petugas kalau sudah 500, mereka lantas menghentikan dulu orang yang masuk,” sambung HP.

Penguatan lain juga akan dilakukan melaui operasi yustisi terhadap yang abai prokes dan pengetatan prokes di sejumlah hotel, restoran, destinasi wisata, maupun tempat-tempat publik lainnya. “Harapannya, seluruhnya bisa membuat rasa aman dan nyaman antara pendatang dengan warga,” terangnya.

Pemkot dalam hal ini juga berusaha menjalankan Intruksi Gubernur DIJ No 7/2020 tentang prokes libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Di dalamnya mengatur pembatasan operasional kafe hingga tempat wisata maksimal pukul 22.00. “Kalau menutup selama 12 jam, berarti kita tidak menjalankan intruksi gubernur. Bahwa yang harus ditutup itu adalah yang setelah pukul 22.00,” tandasnya.

Namun demikian, tidak serta merta usulan atau rekomendasi anggota Pansus Pengawasan Covid-19 DPRD Kota Jogja ke pemkot itu tetap akan dilakukan kajian lebih dulu. “Kalau itu sifatnya usulan ya, nanti kami kaji sebagai bentuk respons dalam membuat kebijakan,” tambahnya.

Terpisah, Ketua Pansus Pengawasan Covid-19 DPRD Kota Jogja Antonius Fokki Ardiyanto menyebut, jika potensi kerumunan baru muncul di titik lain maka harus dilakukan pemetaan lagi oleh tim satgas. Sampai saat ini, menurut pemetaan pansus, hanya dari Tugu-Titik Nol Kilometer.

Sebab, titik itu yang selalu menjadi tujuan warga Jogja maupun luar Jogja sebagai tradisi rutin merayakan malam tahun baru. “Ya kalau memang itu menurut pemetaan begitu, sekalian saja lockdown dari Tugu sampai Alun-alun. Yang namanya tugas satgas kan harus memetakan itu,” katanya.

Menurutnya, dalam penanganan Covid-19 diperlukan keseriusan berbagai pihak, sehingga komitmen dalam menekan sebaran Covid-19 bisa dikendalikan dan mencegah timbulnya klaster. Termasuk kebutuhan sumber daya manusia (SDM) agar penutupan ini dapat direalisasikan.

“Nah kalau ini serius, pasti bisa direalisasikan. Jumlah Satpol PP, aparat polisi, militer dikerahkan semua akan sangat mungkin mencegah terjadinya potensi klaster baru,” tambahnya. (wia/laz)

Jogja Raya