RADAR JOGJA – Okupansi hotel di DIJ merosot dari yang ditargetkan 60 persen selama pandemi Covid-19. Faktor merosotnya  ini, salah satunya ada kebijakan mewajibkan rapid test antigen bagi wisatawan yang akan menginap selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIJ Deddy Pranowo Eryono mengatakan, periode libur Nataru dari 24 Desember hingga Minggu (27/12), rata-rata se-DIJ hanya berkisar 30-40 persen. Targetnya 60 persen, sesuai 70 persen kamar-kamar hotel yang dioperasikan selama pandemi.

“Puncaknya tanggal 25 Desember kemarin 40 persen. Ini belum sesuai target kita,” katanya Minggu (27/12). Deddy menjelaskan, meski kecewa atas kebijakan pemerintah saat ini dengan mewajibkan hasil rapid test antigen, komitmen PHRI untuk mencegah penularan Covid-19 di lingkungan hotel tetap dilakukan.

Sebagai bentuk nyata, PHRI telah mendapatkan 385 pengunjung hotel yang tidak membawa hasil tes antigen tersebut. Mereka yang kedapatan tak mematuhi aturan itu disarankan untuk melakukan rapid test antigen terlebih dahulu ke rumah sakit atau laboratorium terdekat, sebelum memesan kamar kembali.

“Kami masih patuh dengan intruksi Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 yaitu rapid tes antigen. Ada juga mereka yang bawa hasil rapid test antigen karena merasa sehat kemudian tidak taat protokol kesehatan memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan, kami tetap ingatkan,” ujarnya.

Menurutnya, libur panjang akhir tahun di masa pandemi ini belum seperti yang diharapkan. Dan berbeda dengan tahun lalu, pengalaman liburan Nataru pergerakan hunian hotel sudah terlihat mulai tanggal 20 Desember yang mencapai 60 persen. Dan meningkat sampai rata-rata 90 persen.

“Ini saja sudah masuk liburan nggak sampai segitu. Yang kami  harapkan, ya tidak ada lagi kebijakan-kebijakan bersifat mendadak dari pemerintah,” jelas Deddy.

Padahal strategi untuk meningkatkan pendapatan selama pagebluk korona ini sudah dirancangnya, yaitu dengan melakukan verifikasi protokol kesehatan (prokes) Covid-19 dan sertifikasi CHSE dari pemerintah pusat terhadap industri jasa perhotelan. Dengan demikian mampu menjamin keamanan dan kenyamanan para tamu hotel, sehingga bisa mendongkrak okupansi hotel.

Namun dengan adanya kebijakan baru rapid test antigen justru berefek banyak reservasi atau pembatalan pada pemesanan kamar hotel. Sehingga terjadi penurunan okupansi sebanyak 45 persen. “Libur panjang yang tersedih sepanjang sejarah tahun ini. Ini saja reservasi sampai 31 Desember saja ini masih di bawah 10 persen,” terangnya.

Rata-rata tamu hotel selain dari wilayah DIJ juga luar daerah yakni Jateng, DKI, Jabar, Jatim, dan Lampung. Sementara jumlah hotel yang beroperasi 333 hotel, baik berbintang maupun non bintang. Jumlah itu hotel yang sudah terverifikasi prokes Covid-19 dari Pemkot Jogja dan pemkab setempat serta hotel yang sudah tersertifikasi CHSE. (wia/laz)

Jogja Raya