RADAR JOGJA – Pemkot Jogja diminta melakukan lockdown atau penutupan di kawasan Tugu-Malioboro-Keraton (Gumaton) untuk semua aktivitas. Dengan memberlakukan jam malam sejak pukul 18.00 pada Kamis (31/12) . Hal itu untuk menghindari kerumunan warga maupun wisatawan yang akan menghabiskan malam pergantian tahun.

Permintaan lockdown kawasan Gumaton tersebut disampaikan langsung sebagai rekomendasi akhir Pansus Pengawasan Covid-19 DPRD Kota Jogja ke Pemkot Jogja. Anggota Pansus Krisnadi Setiawan mengatakan, usulan lockdown total di kawasan tersebut hanya berlaku pada Kamis (31/12) pukul 18.00 hingga pukul 06.00 keesokan harinya. “Lockdown total, tanpa ada aktivitas apapun otomatis akan menghindari kerumunan,” tuturnya Rabu (23/12).

Seperti biasanya, di Kota Jogja, kawasan Gumaton tersebut akan menjadi jujugan warga maupun wisatawan menghabiskan malam pergantian tahun. Meski Pemkot Jogja maupun Pemprov DIJ sudah menyatakan tidak memberi izin keramaian hingga akan membubarkan kerumunan, hal itu dinilai Krisnadi belum cukup. Dia mencontohkan, pengalaman selama ini saat pengunjung lebih banyak dibanding petugas, akan dibiarkan. “Sebagai antisipasi harusnya ditutup total sekalian saja, pasti tidak ada kerumunan,” tuturnya.

Menurut dia, pemberlakuan jam malam tersebut juga sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor 443/3850/SE/2020 tentang Pengaturan Usaha dan Aktivitas Masyarakat Selama Masa Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di Kota Jogja. Maupun InGub DIJ no 7/2020 tentang prokes libur nataru. Di situ juga sudah diatur pembatasan operasional kafe hingga tempat wisata maksimal pukul 22.00.

Politisi Partai Gerindra itu menyebut, pemberlakuan jam malam di malam tahun baru tidak akan menggangu perekonomian. Karena hanya diberlakukan selama 12 jam. Itu pun dengan alasan untuk menghindari kerumunan di masa pandemi Covid-19 ini. “Secara ekonomi masih ada cadangan malam sabtu dan malam minggu untuk dibuka lagi,” ungkapnya.

Ketua Pansus Pengawasan Covid-19 DPRD Kota Jogja Antonius Fokki Ardiyanto juga menyebut, pemberlakuan lockdown total di kawasan Gumaton melihat persebaran kasus positif Covid-19 di Kota Jogja yang belum terkendali. Dia khawatir jika dibiarkan, meski sudah ada aturan rapid dan swan antigen bagi wisatawan, kerumunan akan membuat kasus bertambah. “Karena pengawasan yang masih kurang, sekarang tiap malam saja ramai tapi jarang ada petugas patroli,” katanya.

Fokki juga menyebut aturan dalam InGub DIJ maupun SE Wali Kota, ditambah Maklumat Kapolri sudah bisa dipakai untuk menerapkan lockdown di kawasan Gumaton. Apalagi, lanjut dia, sudah tidak diperbolehkan acara apa pun di sana. “Konser, pesta kembang api jelas dilarang, sekalian saja ditutup kawasannya,” kata dia.

Fokki menambahkan, rekomendasi tersebut juga didasarkan penanganan Covid-19 di Kota Jogja yang dinilai belum maksimal. Di antaranya terkait data dan informasi terkait kasus positif Covid-19. Dia menyebut kasus terkonfirmasi positif di salah satu OPD yang kantornya di luar Balai Kota Jogja, yang hingga saat ini belum diumumkan. Padahal penyebutan instansi tersebut diperlukan untuk upaya tracing. “Sering dikatakan positif Covid-19 itu bukan aib, pengumuman penting untuk melakukan pencegahan sekaligus tracing kasus,” ujarnya.

Politisi PDIP itu juga menyoroti tidak diterapkannya lockdown atau penguncian lokal. Dia mencontohkan kasus saat Kepala Dinas Sosial Kota Jogja terkonfirmasi positif Covid-19, hingga akhirnya dinyatakan meninggal, tapi tidak dilakukan lockdown di kawasan Balai Kota. Hanya di Kantor Dinsos. Padahal perkantoran di sana berdekatan. Terbukti, berikutnya ada Kepala Diskominfosan dan Kepala Dinas PUPKP Kota Jogja yang terkonfirmasi positif. “Penanganan Covid-19 kami nilai belum maksimal, perlu upaya ekstra lagi,” tuturnya. (pra)

Jogja Raya