RADAR JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono X mengeluarkan instruksi gubernur tentang penegakan protokol kesehatan (prokes) pencegahan persebaran virus korona yang berlaku mulai Selasa (22/12). Ada enam poin aturan dalam instruksi tersebut.

Poin pertama adalah kabupaten dan kota diminta memperketat operasi yustisi atau non yustisi untuk memastikan pelaksanaan isolasi terpusat dan prokes. Kemudian pada poin kedua, kegiatan sosial yang mengumpulkan banyak orang juga diminta untuk dicegah.

Lalu, poin ketiga adalah  pembatasan sosial operasional jam pusat perbelanjaan, kafe, rumah makan, bioskop, restoran, tempat hiburan lain hingga tempat wisata pukul 09.00-22.00. Ketentuan itu mulai 24 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021 mendatang.

Memperkuat prokes di rest area, tempat parkir, hotel, dan tempat wisata menjadi poin yang keempat. Sementara poin yang kelima adalah pemanfaatan isolasi yang terpusat.

Poin keenam menjadi poin yang menarik perhatian. Pada poin ini pemprov mewajibkan bagi pengelola hotel atau penginapan dan ketua RT/RW sebelum menerima tamu dari luar DIJ untuk memeriksa surat hasil rapid test antigen atau swab antigen. Surat itu harus berisi hasil negatif paling lama H-7.

Sekretaris Daerah Provinsi DIJ  Kadarmanta Baskara Aji menyatakan, untuk wisatawan atau masyarakat yang menggunakan kendaraan umum seperti kereta api maupun pesawat terbang sudah dipastikan memiliki hasil negatif pada hasil rapid test antigen maupun swab mereka. Lantaran dua moda transportasi itu sudah memiliki kebijakan sendiri yang mengikat.

Tantangan menjadi agak sulit ketika harus melakukan pengecekan terhadap mereka yang datang ke DIJ dengan menggunakan kendaraan pribadi. “Kalau melakukan pengecekan di jalan akan mengakibatkan kemacetan, sehingga yang melakukan skrining nantinya di tempat ia tinggal, termasuk hotel atau rumah-rumah,” katanya di Bangsal Kepatihan, Selasa (22/12).

Aji juga menambahkan jika ada hotel yang tidak melakukan pengecekan maka dapat dikenai sanksi. “Kalau tidak melakukan berarti melanggar protokol kesehatan, bisa ditutup hotel itu,” tandasnya.

Kebijakan yang terkesan mendadak ini diakui menampar beberapa sektor industri. Termasuk industri pariwisata yang sudah bekerja keras untuk tetap hidup dan menjalankan prokes.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIJ Deddy Pranowo Eryono mengatakan, kendati diakui berat, pihaknya akan mematuhi jika nantinya menerima surat tembusan dari pemprov. “Selama PHRI ada tembusan dari Sekda, kami akan melaksanakan. Karena tanpa ada dasar itu, kami menolak, kami akan protes,” ujarnya. (kur/laz)

Jogja Raya