RADAR JOGJA-Pemerintah DIJ secara resmi menerapkan kebijakan rapid antigen  bagi wisatawan yang hendak masuk wilayah Jogjakarta.

Ketua DPD PHRI DIJ Deddy Pranowo Eryono mengatakan Imbas dari kebijakan ini, okupansi perhotelan di Jogjakarta turun hingga 25 persen. Presentase ini merupakan data hunian tamu dalam rentang waktu 25 Desember hingga 2 Januari,ujarnya ditemui di simpang empat Tugu Pal Putih, Jumat (18/12).

Deddy menambahkan,para tamu hotel, mulai membatalkan reservasi. Pada awalnya tingkat okupansi hotel mencapai 42 persen. Sayangnya angka ini turun drastis usai terbitnya kebijakan libur natal dan tahun baru.

“Jadi awalnya masih stagnan 42¬† persen tapi pagi ini drop lagi jadi 25 persen. Sebetulnya kami menyayangkan hal itu karena kebijakan ini sangat mendadak. Padahal sudah ada sertifikasi dan verifikasi, tapi jadinya percuma,” tambahnya.

Deddy meminta agar penyusunan kebijakan harus tuntas. Melibatkan beragam elemen masyarakat dari berbagai sektor. Tak hanya dalam sudut pandang kesehatan tapi juga ekonomi. Sehingga tak ada pihak yang dikorbankan.

Setidaknya ada 4 golongan yang menjadi tersemat pasca pandemi Covid-19. Mulai dari kategori kuat, setengah kuat, pingsan dan hampir mati.

Dengan adanya kebijakan rapid antigen berimbas pada turunnya kategori setiap pelaku bisnis perhotelan.

“Tapi ini kami yang dikorbankan, pemerintah harus membuka mata hati. Harapannya Desember ada peningkatan pendapatan, sekarang tinggal menghitung hari. Sudah turun semua kategorinya,” katanya.

Dia meyakini kebijakan ini justru menjadi beban bagi masyarakat. Terlebih batas waktu rapi antigen hanya 3 hari. Pendeknya rentang waktu membuat waktu kunjung ke wilayah semakin terkikis.

“Antigen menambah beban, itu hanya berlaku 3 hari. Bayangkan saja satu rapid antigen itu biayanya Rp 250 ribu. Ya kalau sendiri, kalau bersama keluarga, biayanya jadi tinggi. Makanya banyak yang cancel,” ujarnya.

Deddy tak menampik kondisi keuangan perhotelan kian terpuruk. Sepinya pengunjung ditambah biaya operasional yang terus berjalan membuat pengeluaran semakin besar. Kondisi ini lebih terasa bagi hotel bintang 3 ke bawah hingga hotel non bintang.

Walau begitu Deddy tak sepenuhnya menolak kebijakan tersebut. Pihaknya siap menjalankan kebijakan rapid antigen bagi para tamu hotel. Terlebih langkah ini guna meminimalisir sebaran Covid-19. Terutama dari sektor wisata khususnya perhotelan.

“Kami siap menjalankan, tapi tetap menunggu tembusan resmi dari pemerintah. Tanpa dasar itu kami kalau menolak tamu jadi sungkan. Karena pasti tamu akan tanya dasarnya apa,” katanya.

Satu solusi yang tersisa adalah konsep staycation. Berupa berlibur namun masih di dalam Jogjakarta. Berlaku bagi warga Jogjakarta untuk berlibur lintas kabupaten dan kota. Deddy berharap skema ini bisa berjalan optimal.

“Pemerintah kan melarang ASN-nya keluar Jogjakarta. Alangkah baiknya staycation di Jogja saja. Menginap dan maka di restoran hotel di Jogjakarta,” harapnya. (dwi/sky)

Jogja Raya