RADAR JOGJA – Pemerintah Pusat menginstruksikan pemerintah daerah menerapkan kebijakan wajib rapid diagnostic test (RDT) antigen bagi wisatawan yang datang. Kebijakan ini sebagai antisipasi penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Terutama menjelang libur Natal dan tahun baru.

Sekretaris Provinsi Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengatakan anjuran kebijakan berlaku menyeluruh. Artinya provinsi-provinsi dengan objek wisata diminta mengadaptasi kebijakan pusat. Tentunya dengan penyesuaian kondisi daerah.

“Tadi dalam rapat virtual yang dipimpin oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, pemerintah pusat meminta Pemda menerapkan kebijakan itu. Wisatawan yang mau masuk wajib menunjukan minimal rapid antigen,” jelasnya ditemui bangsal Kepatihan,Kamis (17/12).

Aji menambahkan, Jogjakarta, turut disebutkan dalam rapat. Ini karena potensi wisata tergolong banyak. Selain itu adapula Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten. Seluruhnya diminta menerapkan kebijakan RDT antigen kepada wisatawan.

Kebijakan mulai berlaku, Jumat (18/12). Para wisatawan diminta melakukan uji RDT antigen tiga hari sebelum keberangkatan Untuk kemudian diserahkan sebelum menempuh perjalanan. Tepatnya saat memasuki bandara, terminal maupun stasiun kereta api.

“Masalahnya kami kesulitan kalau diminta memantau perjalanan darat bukan kereta. Terutama yang berangkat pakai kendaraan pribadi,” tambahnya.

Skema penjagaan perbatasan, menurutnya tak lagi efektif. Alih-alih menegakan prokes Covid-19 justru timbul masalah lainnya. Berupa antrian kendaraan bermotor yang akan masuk ke Jogjakarta.

Kondisi saat ini, tak ideal diterapkan penjagaan perbatasan.  Berbeda dengan kondisi di awal pandemi Covid-19. Kala itu arus lalulintas masih lengang. Sehingga upaya pemeriksaan masih berlangsung kondusif dan efektif.

“Kalau terus-terusan di setiap jam tentu akan menimbulkan kemacetan. Lalu kami juga tidak bisa membedakan ini dari luar atau dalam kota. Tapi tetap akan mencari cara untuk mengantisipasi itu,” ujarnya.

Aji mengajak masyarakat berperan aktif. Berupa pengawasan di lingkungannya masing-masing. Menegur atau melaporkan apabila ada pendatang dari luar daerah. Dapat pula melibatkan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang ada di tingkat lingkungannya.

Aji juga meminta para pelaku usaha bidang perhotelan berperan serta. Dengan mendata kedatangan tamu hotel secara detil. Termasuk menunjukan hasil uji RDT antigen. Apabila tak membawa, maka pihak hotel wajib menolak.

“Ini tujuannya bukan untuk mempersulit, untuk kepentingan masyarakat sendiri. Kaitannya menjaga agar tak terpapar Covid-19,” katanya.

Kebijakan ini berlaku hingga 8 Januari 2021. Sebagai wujud antisipasi sebaran Covid-19 selama libur natal dan tahun baru. Sementara untuk implementasi menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing pemerintah daerah.

“Untuk di Jogjakarta seperti apa tentu setelah ini ada surat edaran gubernur.  saya akan konsultasi dengan Gubernur,” ujarnya.(dwi/sky)

Jogja Raya