RADAR JOGJA РUpaya meminimalisirkan sebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ke Jogjakarta. Gubernur DIJ  Sultan Hamengku Buwono (HB) X mengakui, tak mudah mengawasi mobilisasi manusia. Terutama yang menggunakan kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi

Pernyataan ini guna menjawab adanya kekhawatiran lonjakan wisatawan di Jogjakarta. Terlebih setelah Bali memberlakukan kebijakan ketat. Setiap wisatawan yang datang wajib melampirkan atau mengikuti uji swab Polymerase Chain Reaction (PCR).

“Pengguna transportasi pesawat dan kereta api pasti di swab karena ketentuannya memang harus di swab. Tapi kalau pakai kendaraan pribadi ini yang susah. Bagaimana akan kontrolnya,” jelasnya ditemui di kompleks Kantor Kepatihan, Kamis (17/12).

Sultan Hamengkubuwono (HB) X meminta masyarakat kooperatif. Apabila merasa sakit langsung memeriksakan kesehatannya. Setidaknya langkah ini dapat mengantisipasi sebaran Covid-19.

Munculnya kebijakan tes swab bagi wisata Bali berimbas drastis. Ratusan ribu wisatawan membatalkan kunjungan ke Pulau Dewata tersebut. Kekhawatiran muncul dengan adanya pergeseran wisatawan ke Jogjakarta.

“Sebetulnya sekarang dari keputusan departemen (Kementerian Kesehatan) dan WHO tidak mesti harus itu. Tapi yang penting kalau merasa sakit¬† ya dilakukan swab agar tahu hasilnya positif atau negatif (Covid-19),” katanya.

Ketua DPD PHRI DIJ Deddy Pranowo Eryono memastikan belum ada lonjakan wisatawan di Jogjakarta. Hingga saat ini tingkat hunian di perhotelan masih bertahan di angka 42 persen. Dia memastikan kebijakan swab PCR di Bali tak berdampak kepada Jogjakarta.

Deddy memaparkan penerapan kebijakan tak hanya di Bali. Sejatinya uji swab juga berlangsung di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur. Dia menyadari kebijakan ini sebagai wujud antisipasi pemerintah terhadap sebaran Covid-19.

“Malah akses jalan darat ke Jogjakarta jadi terbatas, imbas dari kebijakan itu. Justru ada potensi untuk turun reservasinya (hotel) karena cancel. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendadak tanpa ada koordinasi itu merugikan pelaku wisata,” keluhnya.

Walau Pemprov DIJ tak membatasi akses masuk, namun tetap terimbas dari kebijakan pemerintah daerah lainnya. Kaitanya adalah akses mobilitas menuju Jogjakarta. Ditambah letak Jogjakarta yang memang terapit Jawa Tengah.

Deddy menambahkan PHRI, telah menyiapkan langkah antisipasi. Berupa pembentukan Satgas Covid-19 di lingkup internal. Perannya untuk mengawasi dan memastikan prokes Covid-19 berjalan disiplin. Baik kepada internal karyawan maupun tamu dan wisatawan.

“Jadi intinya kami masih berharap ada peningkatan okupansi. Awalnya kami berharap Desember mendapatkan tambahan cash flow. Sekarang kami menjadi nglokro. Ini merugikan bagi yang sudah reservasi, dan juga merugikan kami sebagai pelaku usaha,” tambahnya.

Deddy berharap tak cenderung latah dalam penerapan kebijakan. Apalagi selama ini pengawasan telah berjalan optimal. Berupa verifikasi maupun sertifikasi kepada hotel. Terhadap penerapan prokes Covid-19 di lingkungan perhotelan.

PHRI, lanjutnya, juga mendukung langkah tegas Pemprov DIJ. Berupa penutupan tempat usaha yang melanggar prokes Covid-19. Kebijakan tersebut justru dapat meningkatkan rasa percaya terhadap pelayanan dan fasilitas perhotelan.

“Kami juga tegas, sudah ada 5 hotel yang mendapatkan peringatan keras. Karena meeting tidak sesuai prokes, mengadakan event ulang tahun yang tidak melakukan prokes. Kami jewer, tertulis dan kami beri tindakan,” tegasnya. (dwi/sky)

Jogja Raya