RADAR JOGJA – Temu  Nasional yang digelar Jaringan Gusdurian mengeluarkan 9 rekomendasi Jaringan Gusdurian untuk Indonesia. Rekomendasi tersebut merupakan hasil dari Temu Nasional Jaringan Gusdurian yang berlangsung pada 7-16 Desember lalu. Hal ini disampaikan melalui konferensi pers via aplikasi Zoom Meeting, Rabu (16/12).

Dalam konferensi pers itu diikuti secara langsung Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid. Hadir dalam kesempatan itu beberapa tim perumus,diiantaranya, Direktur NU Online dan Islami.co Savic Ali, Dosen Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Nur Rofiah,Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid,Dosen Fisipol UGM Abdul Gaffar Karim.

Moderator Temu Nasional Jaringan Gusudrian Jay Akhmad mengatakan, acara  dilaksanakan sebagai akibat dari lemahnya pendidikan kewargaan, sampai saat ini rakyat Indonesia tidak cukup mampu mempengaruhi proses-proses politik. Alhasil, praktik politik yang terjadi lebih berorientasi kekuasaan, korup dan transaksional, tidak sesuai dengan prinsip kepemimpinan publik yang ditekankan oleh Gus Dur: tasharruful imam ala ra’iyyah manuthun bilmaslahah, kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

“Praktik bernegara kita masih melanggengkan diskriminasi yang terlembagakan melalui regulasi, terutama terhadap kelompok minoritas,” ujarnya.

Direktur NU Online, Savic Ali mengatakan diperlukannya penegakan kembali prinsip negara yang melindungi seluruh rakyatnya tanpa memandang perbedaan agama, suku dan ras.

Savic menambahkan,negara perlu memperkuat politik kewargaan dan mengawal terbukanya kembali diskursus tentang negara dan kewargaan,” tambahnya.

Savic menyebutkan diperlukan adanya pembahasan sejumlah RUU yang kontributif pada pemajuan HAM oleh pemerintah dengan DPR RI. Beberapa RUU yang dapat dibahas untuk pemerintah dan DPR RI.

Dosen Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Nur Rofiah menyampaikan, perlu adanya perubahan paradigma pendidikan terkait arah dan pengelolaan hingga perbaikan kultur lembaga dalam kolaborasinya dengan masyarakat. Selanjutnya, ia juga mengatakan poin ke 5 adalah mendorong konsep ‘pribumisasi islam’ sebagai metodologi pemikiran dan strategi gerakan sosial masyarakat untuk mewujudkan Indonesia berketuhanan, berkemanusiaan, bermartabat dan berkeadilan. Selain itu, Nur Rofiah juga menyebutkan rekomendasi terkait dengan lingkungan.

“Perlu dilakukan percepatan transisi energy bersih di Indonesia, karena energy kotor terutama batu bara merupakan salah satu penyumbang terbesar krisis perubahan iklim secara global,” ucapnya.

Koordinator Jaringan Gusdurian  Alissa Wahid menyebutkan perlu dibangun paradigma ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis pada nilai kemanusiaan dan keadilan lingkungan.

pemerintah perlu memperkuat ekonomi dan keuangan bagi kelompok lemah dengan mendorong kemudahan akses fasilitas-perkreditan-permodalan bagi UMKM,” ujarnya.  (om1/sky)

Jogja Raya