RADAR JOGJA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIJ mengklaim adanya peningkatan partisipasi pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini. Bahkan di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul, tingkat partisipasinya melebihi angka nasional.

Ketua KPU DIJ Hamdan Kurniawan menjelaskan, peningkatan partisipasi terjadi di seluruh kabupaten yang menyelenggarakan pilkada. Rinciannya Sleman 75,82 persen, Bantul 81,39 persen dan Gunungkidul 80,18 persen. “Semua naik partisipasinya. Sleman naik 3 persen, Bantul 6 persen, yang menanjak Gunungkidul 10 persen. Dulu Gunungkidul 70 persen, sekarang 80 persen,” jelasnya di Hotel Melia Jogja, Senin (14/12).

Dia melanjutkan, untuk Bantul dan Gunungkidul telah melampaui target nasional yakni 77,5 persen. Hanya Sleman yang belum mencapai target itu. “Yang kita syukuri kabupaten kan naik, Sleman 75 itu sudah sangat baik. Di tengah pandemi tetap ada kenaikan partisipasi pemilih,” paparnya.
Hasil itu dikatakan sangat menggembirakan. Sebab, akibat pandemi Covid-19 timbul kekhawatiran tingkat partisipasi masyarakat akan berkurang. “Kemarin muncul keraguan pemilih akan hadir atau tidak, ternyata pemilihan berjalan tertib,” tandasnya.

Hamdan belum mengetahui penyebabnya tingginya tingkat paritispasi di DIJ. Dia menduga salah satu faktornya karena upaya perbaikan data pemilih. “Wajib E-KTP yang tercatat hingga 6 Desember yang direkam setelah koordiansi Disdukcapil dengan pemkab itu 0. Sudah habis terekam. Bantul pun tinggal tujuh, orangnya pun sudah pindah keluar kota. Di Bantul ada 100, tapi itu pun sudah sangat baik karena awalnya ada ribuan,” jelasnya.

Terkait kekhawatiran kemunculan klaster pilkada, KPU hanya bisa memastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sejauh ini, Hamdan belum melihat adanya lonjakan kasus Covid-19.
“Kemarin sudah memastikan seluruh petugas sebelum bertugas sehat. Ini protokol yang diterapkan dan di awal salah satu cara untuk menjamin bahwa pelaksanaan pilkada dilakukan oleh petugas yang sehat,” paparnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan, pihaknya belum mendapat laporan bahwa kerumunan pilkada menimbulkan klaster baru. “Kami bersyukur berhasil mengatasi kekhawatiran dan kecemasan yang muncul karena pilkada serentak dilaksanakan di kala Covid-19. Pada waktu itu banyak sekali usul agar pilkada ditunda sampai kapan tidak tahu,” jelasnya. (tor/laz)

Jogja Raya