RADAR JOGJA – Upaya penyampaian informasi kebencanaan menjadi penting di tengah masa tanggap darurat bencana. Selain tepat dan akurat, informasi yang disampaikan juga harus bisa dipahami oleh masyarakat awam yang tinggal di daerah rawan.

Penyelidik Bumi Madya Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Jogjakarta Subandriyo menjelaskan, kesenjangan komunikasi antara para ahli, pemangku kepentingan, dan masyarakat dapat meningkatkan risiko bencana. Ia mencontohkan saat erupsi dahsyat Merapi 2010 silam.

“Meskipun sudah ada peringatan dini untuk melakukan evakuasi, kenyataannya 400 jiwa menjadi korban. Banyak warga yang menolak evakuasi,” jelas Subanrdriyo dalam video konfrensensi di Kanal Youtube BPPTKG Jogjakarta, Senin (14/12).

Menurutnya, banyak terminologi peringatan dini yang sulit dipahami masyarakat. Baik dari aspek bahasa maupun substansi, sehingga penyederhanaan istilah menjadi penting. Misalnya tingkat aktivitas Gunung Merapi ada normal, waspada, siaga, dan awas.

“Itu dari konteks bahasa tidak menunjukkan tingkatan. Sampai saat ini, belum ada standar nasional yang mengatur tingkat kebencanaan, sehingga terjadi kebingunan di masyarakat,” papar mantan kepala BPPTKG ini.

Dikatakan, perlu ada penjelasan terkait tindakan yang harus ditempuh jika status Gunung Merapi berubah. Dalam Catur Gatra Ngadepi Bebaya Gunung Merapi misalnya, ketika Merapi naik ke level tiga atau siaga, maka yang dilakukan adalah mendahulukan evakuasi di kawasan Rawan Bencana (KRB) 3, amankan harta bergerak seperti ternak.

Untuk level 4, atau status awas, maka yang perlu dilakukan adalah wajib mengungsi bagi warga KRB 3 yang wilayahnya diperkirakan terlanda awan panas. Dia melanjutkan, prioritas target penyampaian informasi Gunung Merapi adalah masyarakat yang bermukim di kawasan rawan bencana.

Di kawasan rawan itu terdapat 80 desa, 737 dusun dengan populasi 344.452 jiwa. “Tingkat pendidikannya rata-rata sekolah dasar dan menengah. Kemampuan literasi kebencanaan relatif rendah. Ini jadi tantangan penyampaian informasi dengan Gunung Merapi,” lanjutnya.

Berdasarkan survei yang dilakukan 2018 lalu, media yang paling dibutuhkan untuk mengingat pesan tentang cara penyelamatan di tengah bencana adalah papan pengumuman yang biasa di RT/RT. “Disusul gambar poster yang bisa ditempel di dinding rumah,” ungkapnya.

Sedangkan sumber informasi yang paling dipercayai terkait informasi kebencanaan adalah lembaga pemerintah, baik dari tingkat desa hingga BPPTKG. “Ini menunjukkan bahwa pertemuan tatap muka langsung dalam mitigasi bencana, itu masih tetap diperlukan meskipun ada media sosial yang sangat masif,” ujarnya. (tor/laz)

Jogja Raya