RADAR JOGJA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengklaim hanya 30 personel KPPS yang terkonfirmasi positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sementara total personel KPPS yang bertugas selama Pilkada serentak mencapai lebih dari 2 juta.

Perhitungan personel aktif, lanjutnya, hanya saat bertugas. Artinya dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19 saat tengah menjalani tugas sebagai KPPS. Solusinya adalah menghentikan atau mengganti personel yang sakit.

“Angka yang kami punya 30 dari totak 2 juta lebih. Sebelumnya ada yang reaktif tapi bisa ditangani. Ada yang tes lagi tapi hasilnya sudah negatif. Ada juga yang tidak lanjut sehingga kami ganti dengan yang memenuhi syarat,” jelasnya ditemui usai refleksi dan proyeksi Pilkada Serentak di Hotel Melia Purosani, Senin (14/12).

Arif menambahkan, disatu sisi, tak menampik adanya data lain. Salah satunya berdasarkan laporan Bawaslu RI. Setidaknya ada 1.172 laporan yang masuk. Seluruhnya terkonfirmasi positif Covid-19.

Terhadap temuan tersebut, KPU tak ingin gegabah. Pihaknya tetap melakukan pemeriksaan hingga ke daerah. Guna memastikan sosok yang menjabat sebagai terkonfirmasi positif Covid-19.

“Bawaslu report ke kami ada 1.172. Kami langsung konfirmasi, salah satunya yang di Tomohon Sulawesi Utara. Ternyata yang positif bukan KPPS tapi pengawas TPS,” tambahnya.

Skema kemunculan kasus Covid-19 telah menjadi pembahasan sejak medio Maret. Kala itu muncul selentingan tentang penyelenggaraan pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19. Berupa kekhawatiran munculnya lonjakan kasus.

“Memang ada tapi tidak terlalu signifikan untuk dipikirkan. Kalau ada covid memang tidak bisa menghindari terkena maupun reaktif. Tapi ini jadi catatan” ujarnya.

Catatan-catatan ini justru menjadi protokol pelaksanaan pilkada serentak. Berupa penegasan prokes Covid-19. Mulai dari penggunaan masker, hand sanitizer, jaga jarak dan tidak membentuk kerumunan.

Salah satu catatan penting adalah saat pendaftaran calon. Kala itu muncul kerumunan di beberapa daerah. Khususnya dari para pendukung masing-masing kontestasi politik.

“Munculnya kerumunan saat pendaftaran itu jadi catatan penting. Saat pemilu semua mematuhi prokes yang kami terapkan. Terutama kedatangan mereka tidak berkerumun dalam jam yang sama, mematuhi rentang waktu yang sudah kita atur,” katanya.(dwi/sky)

Jogja Raya