RADAR JOGJA – Pelaksanaan Pilkada 2020 serentak di berbagai daerah,termasuk DIJ tetap berjalan meski harus beriringan dengan situasi pandemic  covid-19. Sejumlah pemilik hak pilih pun pada akhirnya tak bisa menyalurkan suaranya. Lantaran kondisi mereka yang terpapar virus corona, ditambah kebijakan penanganan pasien yang diterapkan rumah sakit.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu DIJ Amir Nashiruddin membeberkan ada warga yang tak bisa menyalurkan hak pilihnya.  Mayoritas adalah pasien yang dalam perawatan isolasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Temuan ini terlacak di RSUP Dr. Sardjito.

Amir menuturkan hanya fasilitas pelayanan kesehatan tersebut yang tidak optimal. Hasil penyelidikan menunjukkan para pasien tergolong bergejala sedang hingga berat. Alhasil harus menjalani tindakan medis secara intens.

“Alasan dari pihak rumah sakit karena pasien dalam kondisi kritis sehingga tidak memungkinkan pihak dari luar masuk ruang perawatan. Sehingga ini tidak terlayani,” jelasnya ditemui di Kantor Bawaslu DIJ, Rabu (9/12).

Area rumah sakit, lanjutnya, memang berada diluar otoritas penyelenggara pemilu. Sehingga tidak bisa serta merta melalukan intervensi. Bahkan pihak rumah sakit berhak melarang individu atau lembaga untuk masuk ke ruang perawatan.

Fakta ini membuat KPPS tak melanjutkan pendekatan. Pertimbangan utama adalah kondisi kesehatan pasien Covid-19. Terlebih ruang isolasi adalah peruntukan bagi pasien kritis.

“Gugus tugas termasuk pihak rumah sakit punya otoritas untuk melarang siapa yang boleh masuk atau tidak. Dengan kondisi seperti itu akhirnya KPPS tidak bisa melayani hak pilih. Keterangannya baru sebatas itu,” katanya.

Walau begitu, KPPS tetap bisa melayani pasien non Covid-19. Tercatat ada 31 pasien yang bisa menyalurkan hak pilihnya. Tentunya petugas KPPS mendatangi satu persatu pasien RSUP Dr Sardjito tersebut.

Sementara untuk pasien Covid-19 isolasi mandiri telah terlayani. Hasil pendataan, Bawaslu belum menemukan keluhan. Sementara ini para pasien isolasi mandiri telah menggunakan hak pilihnya.

“Untuk pelayanan pasien diduga atau dalam perawatan positif yang melakukan isoalsi mandiri di rumah, dalam catatan kami sudah terlayani. KPPS mendatangi rumah yang pemilik isolasi mandiri,” ujarnya.

Temuan justru berada di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) reguler. Berupa tak maksimalnya ketersediaan bilik khusus. Terkesan hanya formalitas sebagai syarat protokol kesehatan di setiap TPS wilayah.

Fungsi bilik khusus, lanjutnya, bukan sekadar formalitas. Bilik digunakan apabila ada temuan kasus kesehatan. Tepatnya jika ada warga yang memiliki suhu tubuh diatas 37,5 derajat celcius.

“Hasil pantauan, ada beberapa TPS yang hanya ditaruh di pojokan bahkan masih satu ruang dengan bilik umum. Ada satu di TPS 60 Mlati Sleman tidak disediakan bilik khusus untuk pemilih suhu tinggi,” katanya.(dwi/sky)

Jogja Raya